Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN — Komitmen memperjuangkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) kembali disuarakan anggota legislatif daerah. Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menegaskan kesiapannya mengawal kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam forum pembahasan anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2025–2026 yang digelar di kawasan Jalan Teuku Umar, Gang H. Sumang, RT 13 dan RT 30, Kelurahan Nunukan Timur, Senin (16/02/2026). Dalam dialog bersama warga, Mansur menilai evaluasi TPP menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi sekaligus kualitas pelayanan publik.
“Perjuangan kenaikan TPP akan kami bawa ke pembahasan Badan Anggaran agar kesejahteraan pegawai meningkat dan pelayanan kepada masyarakat ikut membaik,” ujarnya dengan penekanan.
Selain isu kesejahteraan ASN, warga juga menyoroti berbagai persoalan mendasar, mulai dari kondisi infrastruktur jalan di wilayah Binusan yang sulit dilalui hingga usulan pembangunan akses baru yang belum terealisasi meski telah diajukan melalui musrenbang. Keluhan lain datang dari lingkungan permukiman terkait pepohonan yang menyentuh kabel listrik, gapura sekolah yang rusak, hingga keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah.
Seorang warga pesisir yang menggantungkan hidup pada budidaya rumput laut turut menyuarakan minimnya dukungan pemerintah terhadap kelompok usaha kecil. “Kami berharap perhatian nyata, bukan sekadar janji, karena masyarakat kecil membutuhkan keberpihakan yang jelas,” tuturnya.
Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Mansur menegaskan bahwa reses bukan agenda seremonial, melainkan ruang resmi menyerap kebutuhan masyarakat untuk dibawa ke pembahasan kebijakan. “Setiap masukan warga akan kami perjuangkan di forum DPRD. Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti di tingkat pertemuan saja,” tegasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah program yang telah dikawal legislatif, seperti kerja sama pendidikan melalui skema sister school, penambahan lampu penerangan jalan, serta penguatan alokasi anggaran sektor tertentu. Mansur pun mendorong para ketua RT aktif menyampaikan kebutuhan warganya agar kebijakan pembangunan daerah benar-benar menjawab persoalan di lapangan. []
Redaksi
