Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Bontang memperkuat pembinaan, akses pembiayaan Kredit 0 persen, pemasaran digital, dan kemitraan perusahaan untuk mengatasi kendala yang dihadapi 21.670 pelaku UMKM.
BONTANG – Sebanyak 21.670 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bontang masih menghadapi persoalan perluasan pasar dan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan akses pembiayaan agar UMKM lokal mampu meningkatkan daya saing.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi kerakyatan yang dibahas melalui Forum Konsultasi Publik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang Tahun 2026. Forum tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (29/10/2026).
Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bontang 2025–2029, jumlah UMKM yang mencapai 21.670 unit membutuhkan dukungan pembinaan secara berkelanjutan. Pemerintah menilai penguatan kapasitas usaha perlu dilakukan agar para pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kualitas produknya.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memberikan bimbingan teknis pemasaran digital serta pendampingan peningkatan kualitas kemasan produk. Upaya ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan konsumen sekaligus meningkatkan nilai jual produk lokal.
Selain pembinaan, Pemkot Bontang juga mendorong penguatan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka peluang bisnis baru sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal agar dapat terlibat lebih luas dalam rantai pasok perusahaan.
Dari sisi permodalan, pemerintah turut mengoptimalkan program Kredit 0 persen melalui kerja sama dengan Bank Kaltimtara. Program pembiayaan tanpa bunga tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
Namun, penyaluran fasilitas pembiayaan itu membutuhkan dukungan perbankan dan kesiapan administrasi dari pelaku usaha. Dengan demikian, program dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta tidak terkendala persoalan teknis maupun administratif.
Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Lukman, membuka forum tersebut. Ia menegaskan, konsultasi publik menjadi sarana penting untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan regulasi dan mekanisme pelayanan pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum Konsultasi Publik ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Ini adalah langkah nyata pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui pelibatan masyarakat,” urai Lukman di hadapan para peserta evaluasi, sebagaimana diberitakan PPID Setda, Kamis (29/10/2026).
Lukman juga mengibaratkan forum tersebut sebagai momentum untuk melakukan “tera ulang” terhadap regulasi dan mekanisme pelayanan instansi. Evaluasi dinilai diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Bontang, Nur Kalbi Agus Haris, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah se-Bontang. Sejumlah perwakilan perusahaan, pengurus koperasi, serta asosiasi pedagang juga mengikuti forum untuk menyampaikan pandangan dan masukan.
Mengusung tema “DKUMPP Berbenah, UMKM Naik Kelas”, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang dipimpin Kepala DKUMPP Bontang, Eko Arisandi. Sesi tersebut menjadi wadah penjaringan aspirasi, gagasan, dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Melalui forum ini, Pemkot Bontang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Pembenahan regulasi, kemudahan pembiayaan, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar menjadi faktor penting untuk mendorong UMKM lokal berkembang serta memperkuat perekonomian daerah. []
Redaksi 03
