Dody Hanggodo Temui Bupati Malinau, Jalan Perbatasan Jadi Fokus

Menteri PU Dody Hanggodo dan Pemkab Malinau membahas kendala teknis serta percepatan pembangunan jalan perbatasan yang diharapkan memperkuat konektivitas dan memperlancar distribusi logistik di kawasan pedalaman.

MALINAU – Percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dengan wilayah pedalaman menjadi fokus pembahasan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau. Dalam kunjungan kerja pada Kamis (22/10/2026), pemerintah pusat dan daerah membahas kendala lapangan serta kesiapan teknis untuk menuntaskan akses darat yang melintasi Malinau hingga kawasan Krayan di Kabupaten Nunukan.

Kunjungan Dody bersama jajaran teknis Kementerian PU tersebut berlangsung di Malinau pada Kamis siang. Bupati Malinau Wempi W Mawa menyambut rombongan di Bandara Malinau sebelum mereka menuju Kantor Bupati untuk mengikuti rapat kerja yang berlangsung hampir dua jam.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Malinau Jakaria, Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau Ernes Silvanus, serta jajaran teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Malinau. Rombongan kementerian juga membawa tim dari Jakarta, termasuk unsur Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Wempi mengatakan, kunjungan langsung Menteri PU menjadi bagian penting untuk memastikan perkembangan pembangunan jalan perbatasan sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menyebut penyelesaian koridor jalan tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Beliau hari ini melakukan kunjungan langsung ke Kalimantan Utara, ke Kabupaten Malinau. Ini perintah Bapak Presiden langsung untuk menuntaskan jalan Kalimantan. Kunjungan ini sangat bermakna untuk memastikan sejauh mana percepatan pembangunan ini ke depan,” ujar Wempi usai pertemuan di Kantor Bupati Malinau, sebagaimana diberitakan TribunKaltara, Kamis (22/10/2026).

Pembahasan bersama tim kementerian mencakup pemetaan kendala di lapangan, penyelarasan trase atau rencana jalur jalan, serta kesiapan teknis pemerintah daerah. Koridor yang dibahas menghubungkan Malinau, kawasan Krayan di Nunukan, hingga perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim).

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tersebut diharapkan membantu memperjelas kebutuhan penanganan proyek dan mempercepat penyelesaian persoalan teknis. Namun, rincian target waktu penyelesaian, panjang ruas yang akan ditangani, dan alokasi anggaran tidak disebutkan dalam laporan kunjungan tersebut.

Pembangunan jalan perbatasan dinilai strategis bagi masyarakat pedalaman yang membutuhkan akses transportasi lebih baik. Infrastruktur darat yang memadai berpotensi memperlancar distribusi kebutuhan pokok, menekan biaya logistik, membuka keterhubungan antarkawasan, serta mempermudah pemasaran hasil bumi masyarakat.

Setelah rapat bersama Pemkab Malinau, Dody dan tim teknis Ditjen Bina Marga melanjutkan agenda dengan peninjauan infrastruktur di lapangan. Peninjauan tersebut diharapkan memberi gambaran langsung mengenai kondisi jalur dan kebutuhan pembangunan agar upaya memperkuat konektivitas kawasan perbatasan dapat ditindaklanjuti secara terarah. []

Redaksi 03