Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Setelah menembus 10 besar nasional UCJ Award 2026, Pemkab Kutim memperkuat layanan jemput bola dan menargetkan 110 ribu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program perlindungan pekerja berkelanjutan.
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah berhasil masuk 10 besar nasional dalam ajang Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Award 2026. Untuk memperkuat capaian tersebut, Pemkab Kutim menargetkan kepesertaan sebanyak 110 ribu pekerja pada tahun ini melalui program pelayanan jemput bola hingga tingkat kecamatan dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, keberhasilan daerahnya memperoleh pengakuan nasional menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama kelompok pekerja rentan yang belum mendapatkan jaminan ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut, menurutnya, tidak hanya menjadi bagian dari program kepala daerah dalam satu periode pemerintahan, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan perencanaan pembangunan jangka menengah.
“Bagi saya, saya katakan saya jadi kaget. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan ini ke dalam RPJPD. Tidak hanya program bupati, tapi sudah masuk di dalam program baik jangka menengah maupun jangka panjang sehingga kita jemput bola,” ujar Ardiansyah Sulaiman saat ditemui di Puskesmas Teluk Lingga, Jumat (23/10/2026).
Kutim sebelumnya meraih peringkat pertama tingkat Kaltim dalam penilaian jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2026. Prestasi tersebut mengantarkan daerah ini mengikuti tahapan penilaian nasional, termasuk wawancara dan pemaparan program perlindungan pekerja di hadapan tim penilai pusat.
Pemkab Kutim kemudian menerima penghargaan UCJ Award 2026 di Jakarta pada 12 Oktober 2026 atas komitmen dan kontribusinya dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penghargaan itu menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, khususnya pekerja sektor informal dan kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial.
Pada 2026, Pemkab Kutim menetapkan target kepesertaan sebanyak 110 ribu pekerja. Target tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 89 ribu peserta.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah memperkuat pendekatan jemput bola melalui koordinasi dengan perangkat daerah, puskesmas, dan kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan akses pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ardiansyah mengakui bahwa pelaksanaan program sebelumnya masih menghadapi kendala, terutama keterlambatan pendaftaran peserta. Karena itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pelayanan agar lebih banyak masyarakat dapat terjangkau program perlindungan pekerja.
“Alhamdulillah hari ini target kita 110 ribu. Saya minta silakan di puskesmas-puskesmas lain juga lakukan, jemput bola, jangan sampai ada anak-anak kita yang jadi persoalan nanti di masa yang akan datang,” tambah Ardiansyah.
Perluasan kepesertaan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi pekerja, termasuk masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor informal, pertanian, perikanan, dan kegiatan usaha lainnya.
Selain memperluas kepesertaan, Pemkab Kutim menempatkan keberlanjutan program sebagai prioritas melalui pengintegrasian kebijakan perlindungan pekerja ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dengan dukungan perencanaan jangka menengah dan panjang, program jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan tetap berjalan secara berkesinambungan, tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan daerah, serta mampu menjangkau lebih banyak pekerja rentan di seluruh wilayah Kutim. [] (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
