1.000 Pesan Cabul, Karier Eks Gubernur Jepang Runtuh

TOKYO – Dunia politik Jepang kembali diguncang skandal serius setelah seorang mantan gubernur dituduh melakukan pelecehan seksual sistematis terhadap staf-stafnya sendiri. Kasus ini menyeret nama Tatsuji Sugimoto, mantan Gubernur Prefektur Fukui, yang diduga mengirim lebih dari seribu pesan teks bernuansa cabul saat masih menjabat.

Sugimoto, yang kini berusia 63 tahun, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Desember 2025 setelah tuduhan tersebut mencuat ke publik. Informasi itu terungkap melalui laporan sistem pelapor pelanggaran (whistleblower) di Jepang yang menilai tindakan Sugimoto bukan insiden tunggal, melainkan terjadi berulang kali.

Berdasarkan laporan hasil investigasi yang ditelaah AFP dan dipublikasikan pada Rabu (07/01/2026), penyelidikan dilakukan melalui korespondensi email dengan sekitar 6.000 pejabat pemerintahan serta wawancara langsung terhadap 14 orang di antaranya. Dari proses tersebut, ditemukan bukti kuat berupa lebih dari 1.000 pesan teks yang dinilai mengandung unsur pelecehan seksual.

Isi pesan-pesan tersebut dilaporkan mencakup pernyataan bernada sugestif dan pertanyaan bernuansa seksual yang tidak pantas disampaikan dalam hubungan kerja. Selain komunikasi tertulis, laporan itu juga mengungkap dugaan adanya kontak fisik, seperti menyentuh paha dan bokong staf perempuan.

Sugimoto, melalui penasihat hukumnya, membantah seluruh tuduhan tersebut. Namun, laporan investigasi menyebutkan bahwa perilaku yang dituduhkan berpotensi masuk kategori perbuatan tidak senonoh tanpa persetujuan, yang dapat dijerat pidana berdasarkan hukum Jepang.

Yang memperberat temuan, Sugimoto disebut masih mengirimkan pesan kepada sejumlah korban bahkan setelah menyampaikan permintaan maaf. Tindakan lanjutan itu dinilai berpotensi melanggar undang-undang anti-penguntitan dan memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum.

Tim penyelidik menyimpulkan bahwa pengunduran diri dan permintaan maaf tidak serta-merta menghapus tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipikul Sugimoto. Laporan tersebut menegaskan bahwa bobot kesalahan yang dilakukan tetap besar dan berdampak serius terhadap integritas jabatan publik.

Kasus ini kembali membuka diskusi luas di Jepang mengenai budaya kekuasaan, perlindungan korban, serta efektivitas mekanisme whistleblower dalam mengungkap pelanggaran oleh pejabat tinggi negara. []

Admin03