69 Pelajar Nakal Dikirim ke Barak Kostrad, Mereka Senang

JAWA BARAT – Sebanyak 69 siswa sekolah menengah di Jawa Barat yang terlibat dalam kenakalan remaja saat ini tengah mengikuti program pembinaan di barak militer. Program ini difasilitasi oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan jajaran TNI, sebagai respons terhadap meningkatnya kasus pelanggaran disiplin di kalangan pelajar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa dari total peserta, sebanyak 39 siswa berasal dari Kabupaten Purwakarta, sementara 30 lainnya merupakan pelajar SMP dan SMA dari Kota Bandung.

“Di Purwakarta ada 39, hari ini di sini (Bandung) ada 30,” kata Dedi seusai menjadi pembina upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Menurut Dedi, para pelajar yang mengikuti pembinaan di barak menunjukkan sikap positif dan merasa senang. Ia menegaskan bahwa seluruh kebutuhan dasar siswa tetap dipenuhi selama proses pembinaan.

“Mereka saya lihat sangat senang hari ini. Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sekolahnya cukup. Mereka tetap belajar, hanya saja gurunya yang datang ke lokasi,” ujarnya.

Dedi menjelaskan bahwa durasi pembinaan berbeda-beda, tergantung perkembangan masing-masing siswa. “Ada yang bisa pulih dalam tiga hari, ada juga yang butuh waktu sebulan,” katanya.

Ia juga membuka peluang bagi orang tua yang merasa tidak sanggup lagi membina anaknya untuk mendaftarkan ke program ini, dengan menyerahkan pernyataan resmi bermaterai.

“Yang diserahkan itu ialah siswa yang oleh orang tuanya sudah tidak mampu lagi dididik. Mereka datang ke Dinas Pendidikan, lalu ke Bupati, kemudian diserahkan ke Kodim, dan langsung dimasukkan ke barak Resimen Kostrad,” ucap Dedi.

Dedi menyatakan bahwa program ini memiliki dasar hukum melalui surat edaran ke sekolah-sekolah dan surat pernyataan orang tua. Untuk sementara, pembiayaan program ini berasal dari dana operasional pribadi kepala daerah yang terlibat, termasuk dirinya dan Bupati Purwakarta.

“Nanti akan kami usulkan masuk dalam perubahan anggaran daerah. Yang penting sekarang program ini berjalan dulu,” ujarnya.

Bupati Purwakarta Saepul Bahri menambahkan bahwa sejak Jumat (2/5), 39 pelajar telah menjalani hari pertama pendidikan disiplin di markas Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, serta wawancara.

Di hari pertama, para siswa mulai beradaptasi dengan rutinitas ala militer, seperti makan bersama dan tinggal di barak. Dua di antaranya tetap mengikuti ujian sekolah akhir semester dengan pengawasan guru.

Selama program berlangsung, 60 persen waktu siswa akan diisi kegiatan pembinaan kedisiplinan, dan sisanya berfokus pada wawasan kebangsaan, nilai-nilai kepahlawanan, pelajaran sekolah, serta bimbingan rohani dan psikologis.

Dedi menegaskan bahwa program pembinaan ini tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Ia membandingkan pendekatan ini dengan pola pendidikan semi-militer seperti di Paskibra dan Sekolah Taruna Nusantara.

“Sekolah sudah punya kurikulum. Yang bergerak menyerahkan juga kepala sekolahnya. Dari sisi perlindungan anak tidak ada masalah,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyatakan fokus utama program saat ini adalah siswa yang melakukan tindakan kriminal berat. Namun, ia tidak menutup kemungkinan memperluas cakupan program bagi siswa dengan perilaku lain, termasuk yang dinilai “lembek”.

“Kita fokus dulu pada yang bikin resah, karena ada kasus sampai pembunuhan. Tapi kalau nanti ada usulan tambahan, bisa dipertimbangkan,” tutupnya. []

Redaksi11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com