73,6 Persen Publik Puas Penanganan Korupsi Era Prabowo-Gibran

JAKARTA – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat tinggi. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 7 hingga 13 April 2025 terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, tercatat bahwa 73,6 persen publik menyatakan puas terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Rincian hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 63,7 persen responden mengaku puas dan 9,9 persen menyatakan sangat puas atas langkah-langkah yang telah diambil pemerintah. Tidak hanya itu, mayoritas responden menunjukkan optimisme terhadap penyelesaian kasus-kasus besar seperti BBM oplosan yang memperoleh kepercayaan publik sebesar 72,8 persen, minyak goreng 72,9 persen, logam mulia 63,4 persen, dan bank daerah 62,5 persen.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut bahwa tingginya angka kepuasan ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masyarakat berjalan pada jalur yang tepat. Ia menilai respons publik tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam membenahi sistem hukum yang berlaku.

“Secara institusional, ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo serius membenahi sistem penegakan hukum. Komitmen itu mulai terimplementasi nyata dengan masifnya pengungkapan kasus-kasus megakorupsi oleh aparat hukum kita,” ungkapnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (14/6).

Agung menilai komitmen tersebut tidak berhenti pada wacana politik, melainkan telah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Menurut dia, pendekatan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi tidak lagi bersifat simbolis, tetapi telah menyentuh kebutuhan dan harapan masyarakat secara langsung.

Ia juga menambahkan bahwa konsistensi pemerintah dalam menuntaskan kasus strategis menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. “Pemerintah Prabowo-Gibran berhasil membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Tugas ke depan adalah menjaga momentum dan memastikan tidak ada kompromi terhadap pelaku korupsi, siapa pun mereka,” tandas Agung.

Kepercayaan publik yang terbentuk dari langkah konkret pemerintah dinilai menjadi aset politik penting yang harus dijaga melalui konsistensi kebijakan dan penegakan hukum yang adil. []

Admin05

PDF