Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PALANGKA RAYA – Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil untuk pasar kerja luar negeri. Dari 351 ribu lowongan yang sudah dipetakan pemerintah, baru sekitar 20 persen diisi oleh pekerja migran Indonesia (PMI).
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menyampaikan hal tersebut usai kunjungan kerja di Auditorium Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kamis (27/11/2025).
“Ada 80 persen lowongan luar negeri yang belum dilamar. Ini peluang besar terutama bagi masyarakat Kalteng, tinggal kita siapkan SDM-nya,” tegas Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, permintaan tenaga kerja melonjak di Eropa dan Asia karena banyak negara mengalami aging population, sementara Indonesia tengah memasuki bonus demografi. Kondisi ini membuka kesempatan besar bagi lulusan Poltekkes, SMK, dan sekolah vokasi di Kalteng untuk bekerja di sektor kesehatan, perawat lansia, manufaktur, welder, hingga sopir truk.
“Gaji tenaga kesehatan yang bekerja di Eropa itu bisa mencapai Rp50–60 juta per bulan. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan bahasa, skill, dan kompetensi mereka,” jelasnya.
Mukhtarudin menekankan bahwa pemerintah hanya menempatkan PMI ke negara-negara dengan perlindungan kuat, sistem jaminan sosial, dan regulasi jelas.
Mayoritas kasus PMI bermasalah, lanjutnya, berasal dari keberangkatan non-prosedural.
“Yang paling banyak bermasalah itu yang berangkat ilegal. Negara siap membantu, tapi yang terbaik tetap berangkat prosedural supaya aman dan terlindungi,” katanya.
Pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah skema penguatan kompetensi, termasuk melalui MOU dan PKS dengan Poltekkes Kemenkes, serta program Desa Migran Emas sebagai pusat edukasi dan layanan informasi bagi calon PMI.
“Kita ingin Kalteng dapat memanfaatkan peluang ini. Remitansi yang masuk juga akan menggerakkan ekonomi daerah,” pungkas Mukhtarudin. []
Admin03
