Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Hari Gizi Nasional (HGN) 2026 yang diperingati setiap 25 Januari mengingatkan masyarakat pada satu pesan sederhana: kesehatan dimulai dari apa yang masuk ke piring. Dengan tema “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal”, peringatan ini menekankan bahwa gizi bukan sekadar kampanye, melainkan kerja harian yang memerlukan sistem terpadu.
Dalam konteks itu, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) memainkan peran strategis melalui pembangunan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Infrastruktur ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Hutama Karya menjalankan peran ini sebagai mitra Kemenkes, Badan Gizi Nasional (BGN), sekaligus mendukung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penyediaan sarana-prasarana layanan gizi.
Mardiansyah, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, menjelaskan bahwa pemenuhan gizi memerlukan fasilitas yang tertata dan memadai agar layanan MBG bisa berjalan efektif di lapangan. “Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya membangun 80 titik SPPG yang tersebar di 7 provinsi. Sebarannya meliputi Aceh (4 titik), Sumatra Utara (35 titik), Sumatra Barat (12 titik), Riau (6 titik), Kepulauan Anambas (1 titik), Jambi (15 titik), dan Sumatra Selatan (7 titik),” ujarnya.
Di lapangan, pembangunan dijalankan paralel dengan pengaturan klaster. Strategi ini membantu memastikan pengadaan material, pergerakan tenaga kerja, dan penggunaan alat lebih efisien, terutama di wilayah yang berjauhan. Dari sisi fasilitas, SPPG dirancang untuk mendukung operasional dapur layanan setiap hari. Spesifikasi bangunan menekankan higienitas, menggunakan dinding sandwich panel dengan pelapis antibakteri dan stainless steel di area masak. Sistem tata udara juga diperkuat melalui unit udara masuk dan keluar, termasuk cooker hood, agar sirkulasi ruang kerja tetap terjaga dan aman.
Peringatan HGN 2026 juga memberi konteks yang lebih luas mengenai pentingnya koordinasi lintas lembaga. Keterlibatan Kemenkes, BGN, Kementerian PU, dan mitra pelaksana seperti Hutama Karya menunjukkan bahwa layanan gizi tidak bisa berdiri sendiri. Infrastruktur harus siap terlebih dahulu agar layanan gizi nasional dapat berjalan stabil, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, serta berdampak berkelanjutan bagi masyarakat.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, diharapkan Program MBG dapat menjangkau daerah terpencil, memastikan masyarakat memperoleh gizi seimbang, dan mendukung kesehatan generasi mendatang. []
