KPK Periksa Tiga Saksi Kasus PUPR Mempawah

MEMPAWAH – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, terus berlanjut. Tiga orang saksi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait penyidikan perkara tersebut.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/06/2025). “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama ILM, EK, dan IH,” ujar Budi.

Ketiga saksi yang dimaksud adalah ILM, seorang direktur di CV Moza Planner; EK, karyawan BUMN; serta IH, direktur CV Davina Engineering. Mereka diperiksa terkait dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Dinas PUPR Mempawah pada tahun anggaran 2015.

Meski kasus ini telah lama bergulir, KPK terus menunjukkan komitmennya untuk menelusuri aliran dana dan menemukan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara tersebut.

Sebelumnya, lembaga antirasuah ini sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara tersebut, yang terdiri dari dua penyelenggara negara serta seorang pihak swasta. Langkah penyidikan terus berjalan dengan cermat dan terukur.

Pada akhir April 2025, KPK juga telah melaksanakan penggeledahan di 16 titik lokasi yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Penggeledahan berlangsung selama lima hari, yakni sejak 25 hingga 29 April 2025.

Dari hasil penggeledahan itu, KPK berhasil mengamankan berbagai dokumen penting serta sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan erat dengan praktik korupsi tersebut.

Namun demikian, hingga kini KPK masih belum merinci secara gamblang konstruksi perkara, termasuk identitas lengkap para tersangka maupun modus operasional yang digunakan dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di daerah, khususnya di sektor infrastruktur yang selama ini rawan penyimpangan.

Dengan terus mengawal proses hukum ini, publik berharap KPK mampu membawa keadilan serta memberikan efek jera bagi para pelaku, agar ke depan tata kelola pemerintahan di daerah semakin transparan dan akuntabel. [] Admin 02