Pemprov Kaltara Dorong Pengadaan Bersih Lewat E-Katalog V.6

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui penyelenggaraan Workshop Pelaksanaan E-Purchasing di E-Katalog V.6, Manajemen Risiko, dan Hasil Evaluasi Akhir di lingkungan Pemprov Kaltara, yang berlangsung di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor, Selasa (17/06/2025).

Acara tersebut dibuka oleh Pj. Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, yang mewakili Gubernur Kaltara. Dalam sambutannya, Bustan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan, agar lebih profesional dan memahami prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang efisien serta sesuai dengan tata kelola yang baik. “Purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik (e-katalog), yang berisi informasi elektronik mencakup daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah,” jelas Bustan.

Ia menambahkan bahwa proses evaluasi harga memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan pengadaan. Kesalahan dalam menilai kewajaran harga dapat berdampak langsung pada efisiensi penggunaan anggaran serta kualitas barang dan jasa yang diterima.

Pelaksanaan workshop ini mengacu pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko, serta Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.

Bustan berharap workshop ini mampu memberikan manfaat nyata bagi para peserta, sekaligus menjadi wadah pertukaran pengalaman dan diskusi untuk mencari solusi atas tantangan yang selama ini dihadapi dalam proses pengadaan. “Melalui workshop ini, kita akan memperdalam pemahaman, meningkatkan keterampilan, serta menyelaraskan metode evaluasi yang sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku,” ujar Bustan.

E-Katalog versi 6, sebagai versi terbaru, diharapkan dapat mendorong pemanfaatan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara lebih optimal, khususnya melalui e-katalog lokal.

Bustan pun mengajak seluruh peserta untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa secara bersih dan bebas dari kecurangan, dengan memanfaatkan sistem e-purchasing secara maksimal. “Saya berharap seluruh elemen Pemprov Kaltara, hingga ke tingkat kabupaten/kota, dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, serta berperan aktif dalam mendukung pencapaian misi pembangunan nasional,” pungkasnya. []

Admin 02