Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalteng, Sutoyo, dalam pembukaan Forum PTSP se-Kalteng Tahun 2025 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (19/06/2025).
Menurut Sutoyo, salah satu fokus strategis dalam mendorong peningkatan PAD adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap alat berat dan kendaraan operasional milik perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng. Ia menggarisbawahi bahwa selama ini masih banyak unit pelayanan teknis (UPT) di daerah yang menggunakan estimasi dalam penghitungan pajak karena belum memiliki data valid.
“Program nasional, visi daerah, dan rencana pembangunan kabupaten/kota harus selaras. Salah satunya ya soal pendataan potensi PAD,” tegas Sutoyo.
Pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan potensi perpajakan kendaraan dan alat berat, tetapi juga menyangkut keakuratan data penggunaan plat KH dan konsumsi bahan bakar industri. “Kalau datanya lengkap, kita tahu mana yang sudah bayar pajak, mana yang belum. Jadi enggak ada lagi kira-kira, supaya potensi pajak tidak hilang,” jelasnya.
Ditegaskan pula bahwa Gubernur Kalteng meminta seluruh kepala DPMPTSP kabupaten/kota untuk aktif mendata secara rinci seluruh alat berat dan kendaraan perusahaan di daerah masing-masing.
Melalui Forum PTSP, Sutoyo juga mendorong agar DPMPTSP dapat menjalin kerja sama lintas sektor, khususnya dengan dinas teknis seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Perusahaan-perusahaan di sektor tersebut diminta rutin menyampaikan data operasional mereka secara akurat dan terkini.
“Yang punya wilayah kan bupati dan wali kota, jadi mereka harus aktif mendata potensi PAD di daerahnya,” tandasnya, sembari mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah, termasuk defisit anggaran dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Dengan tata kelola data yang lebih akurat, Pemprov Kalteng optimistis akan mampu memaksimalkan potensi penerimaan daerah secara adil dan terukur. [] Adm04
