Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tonase kendaraan dalam upaya menjaga infrastruktur jalan yang ada di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan saat dirinya memantau langsung razia truk di Jalan Lingkar Selatan, Kamis (19/6/2025), yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kotim.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah truk yang diduga kelebihan muatan diberhentikan dan diperiksa oleh petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim. Hasil pemantauan menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kapasitas muatan maksimal.
“Hari ini saya memantau kegiatan razia dengan melihat langsung bagaimana tonase muatan truk yang diamankan Dishub Kotim,” ujar Halikinnor.
Menurutnya, Jalan Lingkar Selatan termasuk dalam kategori jalan kelas tiga yang hanya mampu menampung beban hingga 10 ton, dengan idealnya di kisaran 8 ton. Namun, banyak truk yang melintas dengan muatan jauh di atas batas maksimal, bahkan ada yang mencapai 30 ton.
“Apabila lebih dari 10 tonase atau 16-17 tonase, bahkan ada yang sampai 30 ton, jadi hancur jalan kita. Yang seharusnya bertahan sampai lima tahun, namun bisa lima bulan sudah bolong-bolong karena daya tahan jalan tak mampu,” jelas Halikinnor prihatin.
Ia menekankan bahwa perbaikan jalan yang rusak akibat overloading akan menjadi beban berat bagi pemerintah daerah, apalagi di tengah keterbatasan anggaran yang juga harus dialokasikan untuk sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Untuk itu, Bupati meminta para pengusaha angkutan barang agar mematuhi aturan demi keberlangsungan infrastruktur yang juga menunjang kegiatan usaha mereka sendiri. Ia mengingatkan bahwa tujuan pemerintah bukan semata-mata menindak, melainkan membangun kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.
“Pokoknya kita membuat sanksi sesuai dengan aturan. Menyadarkan bahwa ada aturan yang mengatur semua. Seperti hari ini, di belakang sudah ada beberapa truk yang dirazia,” pungkasnya.
Kegiatan razia tersebut juga merupakan bagian dari upaya preventif pemerintah daerah dalam mengedukasi sekaligus menertibkan aktivitas transportasi logistik agar tidak merugikan kepentingan publik yang lebih luas. [] Adm04
