Gubernur Harum Dorong Kaltim Tinggalkan Ketergantungan SDA, Siapkan Transformasi Ekonomi Maritim

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya perubahan arah strategi pembangunan daerah dari yang selama ini berbasis daratan menuju ekonomi kemaritiman. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajaran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang digelar di ruang kerja gubernur pada Rabu (25/06/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Harum ini menyoroti perlunya langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang selama ini menjadi andalan ekonomi Kaltim. “Bagaimana kita bisa menyusun tahapan strategis peralihan pembangunan dari sektor berbasis darat ke sektor kemaritiman,” ujar Gubernur Harum.

Ia menekankan bahwa sektor-sektor darat, meskipun menyumbang aktivitas ekonomi, memiliki keterbatasan karena konsesi yang terbatas serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. “Ponton batu bara lewat tiap hari di Sungai Mahakam, tapi masyarakat hanya jadi penonton. Dampak lingkungannya kami yang tanggung,” tegasnya.

Gubernur Harum menyoroti bahwa kontribusi sektor pertambangan dan kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, sehingga perlu terobosan baru dalam bentuk diversifikasi ekonomi berbasis laut, pesisir, dan kepelabuhanan.

Untuk mewujudkan peralihan ini, Pemprov Kaltim telah merancang beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah identifikasi potensi wilayah pesisir dan laut, pemetaan tantangan dan kelembagaan maritim, penyelarasan program nasional dan daerah di sektor kelautan dan perikanan, serta pemutakhiran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain itu, penguatan regulasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi perhatian utama. Gubernur Harum juga menekankan pentingnya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Maritim, partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), participating interest (PI) 10 persen di sektor migas, hingga peluang bisnis seperti ship to ship (STS) dan logistik lepas pantai. “Perlu ada keterlibatan BUMD dalam bisnis kemaritiman ini,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh instansi vertikal seperti KSOP dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) untuk turut berperan aktif dalam mendukung transformasi ekonomi yang digagas pemerintah daerah. “Kami siap support KSOP dan KUPP. Tapi kami juga perlu sinergi. Paham-pahamlah,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh para pimpinan pelabuhan dan navigasi, antara lain Mursidi (KSOP Kelas I Samarinda), Amiruddin (Distrik Navigasi Kelas I Samarinda), Weku Frederick Karuntu (KSOP I Balikpapan), Raden Yogie Nugraha (KUPP Sangkulirang), Lister Gurning (KUPP Tanjung Redeb), Herman (KUPP Sangatta), dan Zulqadri Edy (KUPP Kuala Samboja).

Transformasi ke sektor maritim menjadi agenda strategis yang diusung Pemprov Kaltim sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Timur kini tidak hanya ingin dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai wilayah yang bijak dalam mengelola potensi tersebut demi masa depan yang berkelanjutan. []

Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim