Akses Internet Lemah, BTS Diusulkan di Lumbis dan Krayan

NUNUKAN – Upaya untuk memperkuat layanan komunikasi di kawasan perbatasan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo), survei pemetaan lokasi calon pembangunan Base Transceiver Station (BTS) telah rampung dilakukan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini terkendala akses jaringan telekomunikasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional pemerataan infrastruktur digital yang didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui platform SIGNAL. Tim survei dari Diskominfo Nunukan, khususnya Tim 3, menyelesaikan tugas mereka pada Sabtu, (28/06/2025), mencakup sejumlah kecamatan di perbatasan seperti Sembakung Atulai hingga Lumbis Ogong.

Kecamatan Sembakung Atulai menjadi salah satu fokus utama survei. Wilayah dengan luas 277,72 km² ini hanya memiliki dua menara operator swasta dan satu BTS Bakti yang kini tidak aktif. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas jaringan di daerah ini sangat lemah. Selama tiga hari bertugas, tim berhasil memetakan sembilan titik usulan pembangunan BTS yang mewakili sembilan desa. “Jaringan di sini lemah meski sudah ada infrastruktur umum seperti sekolah dan puskesmas. Karena itu, wilayah ini sangat layak dibangun tower BTS,” kata Agus Siswanto dari Diskominfo Nunukan.

Di Lumbis Ogong, survei lapangan melibatkan dua staf kecamatan, Edianto dan Buliau, serta dukungan logistik berupa speedboat untuk menjangkau kawasan pesisir yang sulit diakses. Di kecamatan lain seperti Lumbis Pansiangan dan Krayan, proses serupa juga dilakukan, termasuk pelatihan pengisian formulir survei kepada perwakilan desa. Langkah ini bertujuan mempercepat pengumpulan data wilayah yang selama ini minim layanan komunikasi.

Masyarakat menyambut baik inisiatif ini. Warga Desa Bulu Mengolom, Doni, mengungkapkan, “Di sini tidak ada sinyal sama sekali. Kadang-kadang hanya tertangkap sinyal lemah dari tower di desa Tukulon.”

Antusiasme warga menjadi indikator bahwa kehadiran infrastruktur BTS sangat dibutuhkan. Dalam survei yang dilakukan, mayoritas lokasi dinilai memenuhi kriteria pembangunan BTS. Selain karena kebutuhan jaringan, sebagian besar titik juga sudah didukung dengan fasilitas publik seperti sekolah, kantor desa, dan pusat kesehatan.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Wilayah IV, Donal, S.Pd., menyatakan bahwa pihaknya sejak awal mendorong evaluasi ulang terhadap usulan BTS yang belum terealisasi. Menurutnya, akurasi data dan peta kebutuhan infrastruktur menjadi kunci untuk mendapatkan perhatian dari pusat.

“Selama ini banyak usulan BTS dari daerah kami yang belum ditindaklanjuti. Dengan adanya survei ini, harapannya bisa lebih valid dan segera ditanggapi pemerintah pusat,” ujar Donal.

Pengajuan resmi hasil survei ke pemerintah pusat dijadwalkan sebelum batas akhir pengumpulan data pada 30 Juni 2025. Diskominfo Nunukan berharap pemetaan ini menjadi landasan dalam penyusunan rencana pembangunan BTS oleh Kominfo RI, terutama untuk memperkuat akses komunikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Langkah ini sejalan dengan misi nasional untuk memastikan seluruh warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap layanan digital. Komitmen ini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terluar seperti perbatasan di Kabupaten Nunukan. []

Admin03