BARITO UTARA – Potensi bahaya yang ditimbulkan oleh erosi dan abrasi di sekitar Jembatan Karang Jawa mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil langkah serius dengan menyiapkan rencana relokasi warga ke kawasan yang dinilai lebih aman dan layak. Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, saat melakukan kunjungan langsung ke lokasi terdampak pada Sabtu (29/6/2025), menegaskan bahwa kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bukan sekadar pemindahan tempat tinggal, tetapi menyangkut aspek keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Kami melihat langsung kondisi lapangan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Relokasi ini bukan sekadar memindahkan, tapi memastikan masyarakat tinggal di tempat yang aman dan layak,” ujar Indra.
Kawasan sekitar jalan lingkar Kota Muara Teweh dipilih sebagai lokasi relokasi karena dianggap memiliki daya dukung lingkungan dan infrastruktur yang lebih baik. Penataan kawasan tersebut juga masuk dalam rencana pengembangan kawasan tebing Lanjas sebagai bagian dari program strategis wilayah.
“Mengingat potensi risiko bencana akibat erosi dan ablasi di sekitar area jembatan, pemerintah daerah merencanakan relokasi warga yang berada di daerah tersebut ke tempat yang lebih aman, yakni di jalan lingkar Kota Muara Teweh,” lanjut Indra.
Dalam kunjungan tersebut, Indra didampingi Sekretaris Daerah Muhlis, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara Tauk Nugraha, Kepala Dinas PUPR M. Iman Topik, serta sejumlah pejabat teknis dari Dinas PUPR. Mereka meninjau secara langsung kondisi struktur jembatan dan kawasan yang direncanakan menjadi tempat relokasi.
Kepala Dinas PUPR, Muhammad Iman Topik, menjelaskan bahwa kajian teknis akan segera dilakukan untuk memastikan kesiapan struktur jembatan sekaligus memverifikasi daya tampung lokasi relokasi. “Kami akan hitung kembali daya dukung dan daya tampung lokasi relokasi. Semua akan disiapkan secara matang, termasuk akses jalan, drainase, dan sarana pendukung lainnya,” terang Iman Topik.
Langkah yang diambil Pemkab Barito Utara mendapat dukungan penuh dari DPRD setempat. Ketua Komisi II DPRD, Tauk Nugraha, menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan dalam proses relokasi. “Kami mendukung penuh upaya relokasi ini, asalkan dilakukan secara bertahap dan tidak merugikan masyarakat. Prinsip utamanya adalah keselamatan dan kenyamanan warga,” tegasnya.
Lebih jauh, Pemkab Barito Utara menyatakan komitmennya dalam penataan kawasan rawan bencana sebagai bagian dari kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat struktur infrastruktur dan mitigasi risiko bencana di wilayah perkotaan Muara Teweh. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan