Subsidi Listrik 2025 Diproyeksi Bengkak Jadi Rp90 Triliun

JAKARTA — Pemerintah kembali dihadapkan pada tekanan fiskal seiring melonjaknya proyeksi anggaran subsidi listrik tahun 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan subsidi listrik tahun ini bakal menembus angka Rp90,32 triliun, jauh melampaui alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang hanya Rp87,72 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran subsidi hingga Mei 2025 telah mencapai Rp34,59 triliun, mencerminkan laju konsumsi energi yang terus meningkat sejak awal tahun.

“Nah, target di 2025 sesuai dengan APBN yang kita sudah sepakati Rp87,72 triliun. Kemudian perhitungan sampai dengan 2025 sudah mencapai Rp35 triliun untuk penyerapannya dan outlooknya Rp90,32 triliun (sampai akhir 2025),” ujar Jisman dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6).

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kebutuhan subsidi. Selain pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS yang telah menembus Rp16 ribu per dolar, volatilitas harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) juga turut memberikan dampak signifikan.

Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya volume penjualan listrik secara nasional. Jika pada 2024 konsumsi tercatat sekitar 71 Terra Watt Hour (TWH), maka pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi 73 TWH. Namun hingga Mei saja, realisasi penjualan sudah mencapai 31 TWH, sehingga diperkirakan konsumsi sepanjang tahun dapat menembus angka 76,63 TWH.

“Jadi ada penambahan penjualan, mungkin lebih baik ekonominya barangkali sehingga penggunaan listriknya juga bertambah,” pungkas Jisman.

Kenaikan permintaan listrik yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang membaik tentu menjadi sinyal positif. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan fiskal negara, terlebih dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.

Dengan proyeksi pembengkakan anggaran ini, pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka menengah guna menjaga efektivitas subsidi tanpa membebani APBN secara berlebihan. Alternatif seperti penyesuaian tarif listrik bertahap bagi pelanggan nonsubsidi atau optimalisasi sumber energi terbarukan menjadi opsi yang patut dipertimbangkan ke depan.[]

Admin05