Rahmad Kawal Nasib Honorer Pendidikan dan Kesehatan Kotabaru

KOTABARU – Perjuangan bagi para tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah daratan Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kotabaru, Rahmad, yang berasal dari Fraksi PAN. Ia menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan nasib para tenaga kerja sukarela (TKS), terutama mereka yang selama ini belum memperoleh pengakuan dalam bentuk penggajian dari pemerintah daerah.

Dalam keterangan melalui sambungan telepon WhatsApp, Minggu (6/7) sore, Rahmad menegaskan bahwa sejak dilantik sebagai wakil rakyat, dirinya menaruh perhatian penuh terhadap guru dan tenaga kesehatan. Ia menyebut kelompok tersebut sebagai prioritas utama dalam agenda pengabdiannya.

“Kita tidak ingin, mereka yang sudah mengabdi untuk daerah tidak dipedulikan haknya dan harus diperjuangkan,” katanya.

Rahmad menjelaskan bahwa sejak Januari 2025, ia secara aktif menghimpun data para tenaga kerja sukarela yang tersebar di sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Pendataan ini menjadi dasar penting bagi langkah-langkah selanjutnya dalam mengadvokasi status dan hak mereka agar dapat diakui sebagai tenaga khusus daerah.

“Kalau kemarin mereka digaji dari sekolah maupun Puskesmas masing-masing, sekarang mereka kita kawal untuk bisa langsung digaji daerah,” ucapnya.

Berkat pendataan dan advokasi yang dilakukan, kini mayoritas dari tenaga pendidikan dan kesehatan yang sebelumnya berstatus TKS telah memperoleh pengakuan sebagai tenaga khusus daerah. Berdasarkan informasi yang disampaikan Rahmad, sekitar 60 persen dari tenaga pendidikan dan lebih dari 80 persen tenaga kesehatan di wilayah daratan Kotabaru telah masuk ke dalam skema penggajian daerah.

Langkah ini, menurut Rahmad, bukan akhir dari perjuangan. Ia mengisyaratkan rencana perluasan program serupa untuk wilayah Kotabaru bagian Pulau Laut, dengan catatan bahwa pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.

“Mudah-mudahan, kedepan kita bisa menambah lagi, tidak hanya di Kotabaru daratan, tapi juga di Kotabaru Pulau Laut, karena ini juga tergantung kekuatan anggaran daerah,” janjinya.

Upaya ini menjadi harapan baru bagi tenaga honorer yang selama ini berada dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan. Dukungan dari perwakilan rakyat dinilai penting untuk mewujudkan sistem penggajian yang lebih adil dan merata bagi para pengabdi di sektor pelayanan publik.[]

Admin05