Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Fenomena rangkap jabatan di kalangan pejabat publik kembali menuai sorotan. Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mufti Anam, menyoroti sejumlah wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan pelat merah. Ia menyebut kondisi ini sebagai ironi besar di tengah masyarakat yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan.
“Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun, jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada wartawan, Jumat (11/07/2025).
Mufti menilai bahwa saat jutaan masyarakat kesulitan memperoleh lapangan kerja, para pejabat justru diberikan lebih dari satu posisi kekuasaan. “Saat jutaan anak muda dan kepala keluarga mengantri lowongan, negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kinerja sebagai tolok ukur keberadaan pejabat dalam jabatan rangkap. “Jangan hanya rangkap jabatan tapi nihil percepatan. Rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban,” ujarnya.
Diketahui, terdapat 30 wakil menteri yang saat ini tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN dan anak usahanya. Berikut daftar lengkapnya:
-
Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
-
Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
-
Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
-
Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
-
Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
-
Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
-
Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
-
Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
-
Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
-
Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
-
Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
-
Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
-
Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
-
Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
-
Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
-
Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
-
Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
-
Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
-
Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
-
Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
-
Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
-
Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
-
Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
-
Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
-
Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk
-
Veronica Tan – Komisaris PT Citilink Indonesia
-
Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
-
Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping
-
Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
-
Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Mufti meminta agar wamen yang menjabat komisaris tetap menjalankan tugas pokoknya dengan optimal. “Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tuturnya.
“Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” tegasnya.[]
Admin05
