Pemuka Agama Bersatu Lawan Krisis Iklim

JAKARTA – Dalam menghadapi darurat krisis iklim dan kerusakan hutan yang semakin meluas, sinergi lintas keimanan mulai digerakkan sebagai kekuatan moral yang mampu mendorong perubahan sosial. Majelis Ulama Indonesia (MUI), bersama inisiatif Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia dan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH SDA), menggelar pembekalan bagi pemuka agama guna memperkuat peran mereka sebagai agen pelestari lingkungan.

Ketua MUI Bidang Kesehatan dan Lingkungan, Sodikun, menegaskan bahwa isu lingkungan bukan hanya persoalan teknis, melainkan tanggung jawab spiritual. “Pelestarian lingkungan adalah ibadah. Merusak hutan berarti merusak kehidupan generasi mendatang,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Memadukan Sains dan Spiritualitas: Peran Pemuka Agama dalam Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat”, Sabtu (12/07/2025).

Kegiatan ini menjadi awal dari rangkaian pembekalan ilmiah serupa yang akan digelar di seluruh majelis keagamaan, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Permabudhi, dan Matakin. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran kolektif lintas iman untuk mendukung perlindungan ekosistem dan komunitas adat.

Sodikun menyampaikan bahwa krisis iklim harus dilihat sebagai ancaman nyata yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Dalam konteks keagamaan, menjaga bumi sejalan dengan ajaran yang melarang kerusakan. “Kita ingin memperkuat kapasitas pemuka agama agar mampu menjadi katalis perubahan di tingkat akar rumput. Sinergi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan akan menghasilkan solusi yang lebih holistik,” katanya.

Senada dengan itu, Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hayu Prabowo, menekankan perlunya pendekatan multidisipliner dalam menghadapi krisis ekologis. Menurutnya, data ilmiah memang penting untuk memetakan masalah dan solusi teknis, namun transformasi perilaku membutuhkan pendekatan spiritual dan moral yang kuat.

“Sains memberi kita peta jalan, data, dan teknologi. Tapi untuk benar-benar menggerakkan perubahan perilaku, kita membutuhkan suara moral yang kuat. Di sinilah peran pemuka agama dan majelis keagamaan menjadi sangat penting,” ucap Hayu.

Hayu memaparkan bahwa lebih dari 95 persen bencana yang terjadi di Indonesia bersumber dari degradasi lingkungan yang diperparah oleh deforestasi. Banjir, kekeringan, tanah longsor, dan badai bukan lagi kejadian alam biasa, melainkan manifestasi dari perubahan iklim global yang butuh respons sistemik.

Ia menambahkan, gerakan lintas agama ini bertujuan memperkuat konservasi berbasis kearifan lokal, serta menyusun policy brief berbasis ilmu pengetahuan dan etika agama yang mendukung keberlanjutan hidup. Sementara itu, Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi, menyoroti bahwa kelompok masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga ekosistem hutan masih terjebak dalam perlakuan diskriminatif.

Erasmus menegaskan bahwa investasi dan proyek pembangunan sering kali berlangsung tanpa persetujuan masyarakat adat, menyebabkan kerusakan lingkungan, perampasan wilayah, dan hilangnya identitas budaya. Ia mendorong agar Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat segera disahkan demi memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak mereka.

“UU Masyarakat Adat harus menjadi pijakan keadilan dan pengakuan sejati bagi komunitas adat di seluruh Indonesia,” kata Erasmus. Ia juga menambahkan bahwa UU tersebut penting untuk memperkuat kelembagaan adat, mempermudah mekanisme pengakuan, serta menjamin hak atas lingkungan, tanah ulayat, kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan tradisional.

Kolaborasi antara pemuka agama, komunitas adat, dan ilmuwan diharapkan dapat menjadi kekuatan kolektif dalam merumuskan solusi ekologis yang tidak hanya berbasis teknokrasi, tetapi juga memuat nilai kemanusiaan, keadilan, dan spiritualitas. Gerakan lintas iman ini menjadi refleksi bahwa menjaga bumi bukan sekadar tugas pemerintah atau aktivis, tetapi kewajiban seluruh umat manusia. []

Admin03