Mulai 2026, Sepeda Motor BBM Dilarang di Hanoi

HANOI – Pemerintah Vietnam akan mulai memberlakukan larangan terhadap sepeda motor dan moped berbahan bakar minyak (BBM) di wilayah ibu kota Hanoi mulai Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari kampanye nasional untuk menekan tingkat polusi udara yang kian mengkhawatirkan di sejumlah kawasan perkotaan besar, termasuk Hanoi.

Mengutip laporan Radio Free Asia (RFA), larangan itu akan berlaku di jalan lingkar utama Hanoi dan sekitarnya, yang selama ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis negara tersebut. Berdasarkan data pemerintah, kota Hanoi dihuni sekitar delapan juta jiwa dan mencatat kepemilikan lebih dari delapan juta kendaraan. Dari jumlah itu, sekitar tujuh juta merupakan sepeda motor dan moped, sementara sisanya adalah mobil.

Rencana pelarangan ini langsung memicu tanggapan dari sejumlah warga yang mengandalkan sepeda motor sebagai sarana mobilitas utama, khususnya mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah.

“Ini akan berdampak pada orang-orang yang mengandalkan sepeda motor untuk mencari nafkah,” ujar Nguyen Van Hung, seorang pengemudi Grab kepada kantor berita Associated Press (AP).

Hung mempertanyakan kebijakan tersebut dan menyebut bahwa mustahil bagi masyarakat untuk begitu saja membuang kendaraan mereka yang masih layak pakai.

Selain itu, sejumlah kalangan menilai bahwa waktu implementasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah tergolong terlalu cepat dan belum memberikan ruang adaptasi yang cukup bagi masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan ekonomi tambahan bagi banyak keluarga.

“Peta jalan kebijakan harus diumumkan cukup lama sebelum diterapkan agar masyarakat dapat secara proaktif memilih [moda transportasi mereka],” tulis Pham The Anh, profesor ekonomi asal Vietnam, melalui laman Facebook pribadinya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam memang tengah menggencarkan kampanye konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke tenaga listrik. Pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi ramah lingkungan guna mengurangi emisi dan mendukung aksi global terhadap perubahan iklim.

Produsen kendaraan listrik lokal seperti VinFast telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam sektor otomotif, terutama mobil listrik, dengan menguasai hampir seperlima pangsa pasar nasional menurut laporan Kamar Dagang Eropa. Namun, untuk kendaraan roda dua, adopsi kendaraan listrik masih tergolong rendah.

Dalam dekrit terbarunya, Perdana Menteri Pham Minh Chinh juga menyatakan bahwa pelarangan akan diperluas lebih lanjut pada Januari 2028. Pada tahap tersebut, larangan tidak hanya mencakup sepeda motor berbahan bakar minyak, tetapi juga kendaraan roda empat berbahan bakar fosil di sejumlah wilayah lainnya.

Kebijakan ini diperkirakan akan membawa perubahan besar dalam pola transportasi perkotaan dan menuntut adaptasi cepat dari para pengguna jalan, terutama sektor informal yang selama ini sangat bergantung pada kendaraan bermotor berbahan bakar minyak.[]

Admin05