KKB Makin Brutal, Tokoh Agama dan Guru Jadi Sasaran

JAKARTA – Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, khususnya oleh generasi muda kelompok tersebut. Satgas Damai Cartenz mencatat pola serangan yang kini semakin brutal, bahkan menyasar pihak-pihak yang selama ini dihormati dalam struktur sosial Papua, seperti tokoh agama, tenaga kesehatan, dan para guru.

Kepala Satgas Damai Cartenz 2025, Brigadir Jenderal Faizal Ramdhani, menjelaskan bahwa KKB saat ini didominasi oleh pelaku berusia di bawah 30 tahun, yang tidak lagi terikat oleh nilai adat maupun norma tradisional. “Sekarang tidak seperti dulu. Guru diperkosa, pemuka agama diserang. Dulu itu tabu. Mereka melanggar semua nilai adat,” ujar Faizal dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (16/07/2025).

Faizal menyinggung kembali peristiwa kelam beberapa tahun lalu, ketika sekelompok guru diperkosa oleh mantan murid mereka yang kini tergabung dalam KKB. Ia juga menambahkan bahwa kelompok tersebut aktif di sedikitnya lima kabupaten rawan konflik di Papua. Selain itu, mereka juga tidak lagi menghormati waktu-waktu yang selama ini dianggap suci. “Kalau dulu tidak pernah beraksi hari Minggu atau Desember, sekarang kapan saja mereka beraksi,” katanya.

Motivasi kekerasan oleh KKB milenial pun tidak seluruhnya didorong oleh ideologi separatisme. Faizal menilai banyak dari mereka yang terdorong oleh faktor sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan pengangguran. “Papua Merdeka memang tetap mereka teriakkan, tapi banyak juga yang terdorong frustrasi ekonomi,” ucapnya.

Pemerintah pusat pun menyiapkan strategi penanganan melalui peran khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penugasan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keterlibatan negara dalam penyelesaian persoalan Papua. “Pemerintah ingin memastikan pembangunan dirasakan seluruh daerah, termasuk Papua. Saya kira penugasan Wapres ke Papua adalah langkah baik,” ujar Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/07/2025).

Meski demikian, wacana mengenai keberadaan kantor Wakil Presiden di Papua sempat menimbulkan kebingungan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengklarifikasi bahwa Gibran tetap akan berkantor di Ibu Kota Negara, sesuai dengan ketentuan konstitusi. “Wakil Presiden tidak akan pindah kantor ke Papua. Beliau punya tugas konstitusional yang mengharuskan tetap berkantor di Ibu Kota Negara,” tegas Yusril, Rabu (09/07/2025).

Yusril menjelaskan bahwa kantor yang dimaksud adalah untuk Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sebuah lembaga baru yang dibentuk untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Di sisi lain, Joko Widodo berharap kehadiran Gibran dalam isu Papua dapat menawarkan pendekatan yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. “Masalah Papua butuh keseriusan, sekaligus pendekatan yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” katanya.

Sementara itu, Brigjen Faizal menegaskan bahwa penanganan konflik di Papua tidak dapat hanya mengandalkan TNI dan Polri. “Perlu sinergi semua pihak, bukan hanya TNI-Polri. Karena persoalan Papua menyangkut banyak aspek,” ujarnya.[]

Admin05