Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Keputusan pemerintah untuk tidak memusatkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 di Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai tanggapan dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Tri Rismaharini, menegaskan bahwa lokasi upacara bukanlah persoalan utama; kesejahteraan rakyat Indonesia adalah yang terpenting.
“Di mana saja upacaranya, ini merupakan bagian dari Indonesia, jadi akan dirayakan di Samarinda, Surabaya, juga di IKN dirayakan dan tidak usah dimasalahkan yang paling penting, bagaimana rakyat Indonesia semakin sejahtra dengan bertambahnya usia dari Negara kita,” ujar Risma, kepada awak media saat ditemui mengikuti wisata susur Sungai Mahakam di Samarinda, Rabu (23/07/2025).
Mantan Wali Kota Surabaya ini meyakini bahwa keputusan pemerintah tidak menggelar peringatan HUT ke-80 RI di IKN tidak diambil secara sembarangan. Ia percaya bahwa ada pertimbangan matang yang mendasari keputusan tersebut, dan meminta masyarakat untuk menghormati serta mendukungnya.
“Pasti ada reasoning-nya, kenapa dipilih Jakarta kembali itu pasti timbul masalah di IKN, tapi bahwa di mana pun peringatannya ini adalah bagian dari Indonesia,” kata Risma, menunjukkan pandangan pragmatis terhadap keputusan tersebut.
Sebagai informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, telah memastikan bahwa perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025 akan dipusatkan di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara. Panitia pelaksana HUT ke-80 RI juga telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Pembentukan panitia ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menunjukkan upaya kolaboratif pemerintah dalam mempersiapkan perayaan. Sementara itu, terkait peluncuran logo dan tema resmi peringatan Kemerdekaan RI tahun ini, dijadwalkan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Logo dan tema ini akan menjadi bagian penting dari rangkaian perayaan yang menandai delapan dekade kemerdekaan Indonesia.
Pandangan Risma ini menegaskan bahwa esensi perayaan kemerdekaan bukan terletak pada lokasi seremonial, melainkan pada substansi keberadaan negara dan dampak positifnya bagi kehidupan rakyat. Fokus pada kesejahteraan, menurutnya, adalah manifestasi paling nyata dari arti kemerdekaan itu sendiri. Dengan demikian, di mana pun upacara berlangsung, semangat kebangsaan dan tujuan utama pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama.[]
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: M. Reza Danuarta
