379 Paket Proyek Tertahan di SKPD

Sampai saat ini, masih banyak paket kegiatan dari APBD Kota Samarinda tahun 2014 yang belum ditender. Jumlahnya pun masih jauh lebih banyak dibandingkan paket-paket proyek yang sudah beres. Dari total 587 paket proyek untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) di Samarinda, baru 58 paket yang sudah dinyatakan beres, baik dari segi evaluasi hingga penetapan pemenang tender. Sedangkan 150 paket lainnya sedang dalam proses tender dan evaluasi. Dengan demikian, secara keseluruhan, baru 208 paket yang berkasnya sudah dimasukkan SKPD ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), untuk selanjutnya dilelang secara elektronik. Sedangkan berkas 379 paket lain, ternyata masih tertahan di SKPD terkait hingga mendekati pertengahan tahun ini.

Dari data yang diperoleh wartawan, paket terbanyak adalah milik Dinas Cipta Karya dan Tata Kota (Discipkatakot) sebanyak 300 proyek. Dari jumlah tersebut, mereka baru memasukkan data untuk 79 paket sehingga masih “utang” 221 lainnya. Selain itu, baru ada 13 paket proyek milik SKPD pimpinan Hero Mardanus tersebut yang sudah beres.

Disusul Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) dengan total sebanyak seratus paket. 70 paket di antaranya sudah dikirim ke ULP, dan lima paket di antaranya sudah menghasilkan pemenang. Selain itu, Dinas Pendidikan (Disdik) juga tercatat yang cukup lamban. Meski hanya memiliki 16 paket proyek, namun baru memasukkan sebanyak tiga paket ke ULP. Bahkan dua di antaranya yang sudah kelar. Di samping itu, Dinas Perhubungan (Dishub) tercatat memiliki 15 paket, namun belum memasukkan data sama sekali. Lain halnya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan total 15 paket, tapi sudah menyerahkan 14 data paket untuk ditender.
Kabag Pembangunan Setkot Samarinda, Ananta Fathurrozi yang dikonfirmasi Sapos terkait hal ini tidak menampiknya. Meski begitu, ia mengaku tidak khawatir. Tapi ia menegaskan, ULP hanya merupakan lembaga yang terakhir menggodok berkas paket hingga penentuan pemenang tender. Sedangkan untuk proses pemberkasan tetap menjadi menjadi kewenangan setiap SKPD. Karena itu, koordinasi antara lembaganya dengan instansi-instansi lain terus dilakukan.

“Yang jelas, setiap SKPD ini kan punya jadwal masing-masing mana saja paket yang didahulukan dan mana saja yang bisa ditunda. Jadi mana yang mereka masukkan datanya, itu yang kami proses untuk ditayangkan secara elektronik,” terang Ananta.
Bahkan, lanjut dia, SKPD terkait juga sudah memiliki perhitungan waktu untuk menyelesaikan setiap paket kegiatan yang ada. Karena itu, ULP tidak bisa ikut campur lebih jauh soal mana saja yang didahulukan dan mana saja yang bisa ditunda.
“Misalkan ada kegiatan yang diperkirakan hanya bisa selesai dalam waktu tiga bulan, kan tidak perlu buru-buru. Mungkin lebih didahulukan pekerjaan yang memakan waktu lama,” tuturnya.

Ia memastikan, tim ULP tidak bermasalah dengan skema itu. Hingga ke level personel yang masuk dan bergabung di dalam tim ULP, yang terbagi dalam sejumlah Pokja.
“Intinya, biarpun masih banyak yang belum, tapi kami yakin akhir tahun nanti semuanya sudah kita tender dan pasti beres. Jadi tidak ada masalah. Lagian, progresnya juga berjalan terus setiap hari,” tambah koordinator ULP Samarinda, MS Hasibuan. [] RedFj/SP