Pemerintah dan Swasta Dirangkul, TJSLBU Kaltara Disiapkan Sebagai Wadah Strategis

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) melalui mekanisme musyawarah daerah. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi yang mampu menjembatani sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di wilayah Kaltara.

Persiapan pelaksanaan musyawarah daerah tersebut digelar oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltara pada pekan ini. Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wahyuni Nuzband, menekankan bahwa pelaksanaan TJSLBU tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan filantropi bersifat sementara.

“Diperlukan prinsip keberlanjutan, partisipasi, transparansi, serta keselarasan dengan agenda pembangunan daerah. TJSLBU harus menjadi bagian dari transformasi Kalimantan Utara ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujar Wahyuni saat memberikan arahan dalam forum tersebut.

Senada dengan itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltara, Sapi’i, menyampaikan bahwa pembentukan forum ini harus dibarengi dengan sistem tata kelola yang baik dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa keberhasilan forum sangat ditentukan oleh arah kerja yang jelas serta komitmen lintas sektor.

“Forum ini nantinya akan memayungi perwakilan badan usaha dan pemerintah daerah, serta memastikan keterwakilan sektor strategis seperti pendidikan, lingkungan, infrastruktur, dan UMKM,” kata Sapi’i. pada (25/07/2025).

Guna mendukung kelancaran musyawarah, panitia saat ini tengah menyusun sejumlah dokumen dasar seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta rencana kerja forum. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sinergi yang nyata antara pelaku usaha dan pemerintah dalam memajukan daerah.

Tak hanya itu, panitia juga mulai menghimpun data perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara, menyiapkan materi musyawarah, serta menjalin koordinasi dengan berbagai sektor terkait. Hal ini bertujuan agar forum yang akan terbentuk nantinya tak sekadar bersifat simbolik, melainkan menjadi ruang strategis yang mampu mendorong kontribusi nyata dunia usaha terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi musyawarah daerah ini tidak hanya menghasilkan struktur forum, tetapi juga strategi bersama yang memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara,” pungkas Sapi’i. []

Redaksi10