Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau tahun ini. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kotim, Irawati, usai mengikuti rapat koordinasi nasional penanganan karhutla secara virtual, Senin (28/07/2025).
Rapat daring itu dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto. Dalam pertemuan tersebut, Kalimantan Tengah (Kalteng) disebut sebagai salah satu provinsi yang perlu segera menetapkan status siaga darurat karhutla, mengingat telah terjadi sejumlah kebakaran lahan di beberapa titik wilayahnya.
“Patroli rutin terus kami lakukan, termasuk penyuluhan kepada masyarakat dan persiapan peralatan serta personel. Koordinasi dengan TNI, Polri, dan BPBD terus diperkuat,” kata Irawati dari Gedung B Setda Kotim, tempat dirinya mengikuti rapat didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Masri dan pejabat teknis lainnya.
Menurut Irawati, kewaspadaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, namun harus melibatkan seluruh komponen, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Ia menekankan pentingnya keterlibatan bersama dalam mencegah karhutla agar dampaknya tidak meluas.
“Pencegahan tidak bisa hanya dari pemerintah. Ini butuh partisipasi semua elemen. Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak terjadi Karhutla,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang dipaparkan BNPB, sejumlah daerah di Indonesia mulai mengalami kekeringan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Kalteng menjadi perhatian karena karakteristik lahannya yang banyak mengandung gambut serta curah hujan yang minim selama musim kemarau.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengingatkan seluruh kepala daerah agar aktif memantau potensi kebakaran melalui pemantauan titik panas (hotspot), memperkuat sistem komando, serta mempercepat pelaporan jika terjadi kejadian karhutla.
“Semua kepala daerah diminta aktif memantau hotspot, memperkuat sistem komando penanganan, dan sigap dalam pelaporan ke pusat. Jangan sampai terlambat bertindak,” tegasnya.
Pemerintah pusat mendorong semua unsur yang terlibat untuk memperkuat koordinasi dan keterpaduan penanganan, agar dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan terganggunya aktivitas ekonomi dapat dicegah sedini mungkin. Rapat lanjutan dijadwalkan digelar dalam waktu dekat guna merumuskan penetapan status siaga darurat karhutla di Provinsi Kalteng.[]
Admin05
