Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyampaikan pesan penting kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN dalam apel pagi yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Penajam Paser Utara pada Senin (04/08/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, para asisten daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan pemerintah kabupaten.
Dalam kesempatan itu, Mudyat Noor menyampaikan bahwa masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati telah berjalan selama enam bulan. Ia menilai bahwa selama periode awal ini, masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama menyangkut manajemen sumber daya manusia di birokrasi.
“Saat ini terdapat sekitar 40 jabatan kosong di lingkup Pemerintah Daerah PPU. Ini menjadi perhatian kita bersama, karena pengisian jabatan tersebut harus benar-benar mengedepankan asas kompetensi dan profesionalitas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap ASN harus mampu memperlihatkan capaian kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sekadar melaksanakan kegiatan rutin yang menghabiskan anggaran.
“Saya sudah minta kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja seluruh ASN. Jangan hanya sibuk dengan kegiatan yang bersifat seremonial, tapi tunjukkan dedikasi dan etos kerja yang sungguh-sungguh,” tegasnya.
Mudyat juga menyampaikan peringatan kepada para ASN agar menjauhi praktik jual beli jabatan serta upaya-upaya tidak sehat dalam memperoleh promosi jabatan.
“Saya tegaskan, jika kami mendengar atau mendapatkan laporan ada pejabat atau ASN yang melakukan promosi jabatan melalui cara-cara seperti itu, kami akan menindak tegas. Tidak ada toleransi untuk praktik semacam itu di era kepemimpinan kami,” kata Mudyat menegaskan.
Ia menekankan bahwa kinerja adalah satu-satunya tolok ukur dalam menentukan promosi jabatan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparatur untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan berintegritas serta mengutamakan pelayanan masyarakat secara optimal.
“Sebagai pelayan masyarakat, kita telah mendapat banyak fasilitas dan tunjangan dari negara. Sekarang saatnya kita membalas kepercayaan itu dengan kinerja terbaik, bekerja sepenuh hati dan penuh tanggung jawab untuk menjadikan PPU jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen tegas pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi secara nyata, bukan hanya dalam bentuk slogan, melainkan langkah konkret menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.[]
