Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Deklarasi dan Berbagi Pengetahuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana, yang diselenggarakan di Penajam pada Senin (04/08/2025).
Acara tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat nasional dan daerah. Beberapa tokoh yang hadir secara langsung antara lain Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Dr. Raditya Jati; Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Drs. Edy Suharmanto; Direktur Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana Bappenas, Dody Virgo Christopher Sinaga; serta Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo. Kegiatan ini juga diikuti oleh Team Leader Program SIAP SIAGA, Lucy Dickisnon, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, serta utusan dari Bappeda, BPBD, dan biro pemerintahan dari berbagai wilayah di Kalimantan. Sebagian peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Tohar menekankan bahwa penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab instansi tertentu, melainkan menjadi kewajiban bersama lintas sektor dan lintas wilayah. Ia mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan ini.
“Dalam konteks Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan, kita perlu memiliki kesadaran kolektif mengenai pentingnya penyelamatan segera sebagai langkah awal penanganan darurat,” ujarnya.
Tohar juga menyampaikan bahwa Pemkab PPU dalam waktu dekat akan menetapkan Kecamatan Tanjung Kencana sebagai Kecamatan Tangguh Bencana. Ia menilai hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.
Ia menyampaikan bahwa camat memiliki peran kunci tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak koordinasi lapangan dalam pelaksanaan program kebencanaan. Menurutnya, filosofi lambang segitiga biru dalam simbol kebencanaan perlu dimaknai sebagai ajakan kolaboratif antara unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemanfaatan potensi lokal dalam menghadapi situasi darurat.
“Agar seluruh upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan mampu menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa serta aset masyarakat,” tegasnya.
Dengan dibukanya kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten PPU menunjukkan komitmen untuk memperkuat sistem pengurangan risiko bencana yang lebih inklusif dan melibatkan komunitas. Pendekatan kolaboratif tersebut dianggap sejalan dengan semangat solidaritas nasional maupun internasional dalam membangun daerah yang tangguh terhadap bencana.[]
Penulis: Subur Priono | Penyunting: M. Reza Danuarta
