PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat merespons keluhan puluhan sopir truk terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang terjadi sejak 29 Juli 2025.
Aksi damai digelar para sopir di depan Kantor Bupati PPU, sebelum perwakilan mereka diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, untuk berdialog bersama perwakilan PT Patra Niaga Pertamina dan instansi terkait, Rabu (6/8/2025) siang.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekda dihadiri unsur Pertamina, jajaran kepolisian, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag). Mereka mendengarkan langsung keluhan para sopir mengenai kelangkaan solar yang hampir berlangsung sepekan, termasuk dugaan lemahnya pengawasan distribusi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memicu kekosongan pasokan.
Tohar menjelaskan, sebelum menerima perwakilan sopir, Pemkab PPU melalui Dinas KUKM Perindag telah melaporkan kondisi kelangkaan ini secara resmi kepada Pertamina. Langkah ini diambil sebagai respons cepat demi mengantisipasi dampak kelangkaan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sopir angkutan barang.
“Kami berharap distribusi BBM segera normal agar para sopir bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Pemkab bersama Pertamina, kepolisian, dan instansi terkait akan memperketat pengawasan distribusi serta mencari solusi agar kelangkaan ini segera teratasi,” ujar Tohar.
Ia menegaskan pentingnya penguatan pengawasan oleh Pertamina, termasuk pemanfaatan CCTV di SPBU, guna mencegah penyelewengan distribusi. Tohar juga meminta Pertamina segera menyampaikan kondisi riil ke pimpinan pusat agar kebijakan distribusi lebih tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, Pemkab PPU dan Pertamina sepakat mempercepat proses administrasi penyaluran solar subsidi, dengan target pasokan masuk ke SPBU paling lambat dua hari ke depan. “Kalau bisa, sore nanti atau besok sudah tersedia. Tidak perlu sampai dua hari,” tegas Tohar.
Perwakilan Patra Niaga Pertamina, Syaiful Awal, membenarkan bahwa kuota BBM untuk SPBU Km 9 Nipah-Nipah hampir mencapai batas alokasi tahunan pada Juli 2025. “Per hari ini kami langsung memproses penebusan BBM dari SPBU ke Pertamina. Insya Allah paling lambat dua hari ke depan penyaluran sudah dilakukan,” jelas Syaiful.
Ia memastikan Pertamina akan terus bersinergi dengan Pemkab PPU dan aparat keamanan untuk menjamin distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan