PPN Buku Dihapus, Strategi Denmark Perkuat Pendidikan Literasi

KOPENHAGEN – Pemerintah Denmark berencana menghapus pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas buku sebagai upaya menangani fenomena krisis membaca yang semakin meluas. Rencana ini diungkapkan Menteri Kebudayaan Denmark, Jakob Engel-Schmidt, yang menekankan pentingnya tindakan nyata untuk meningkatkan minat baca di masyarakat.

“Kita perlu melakukan semua upaya yang kita bisa untuk mengatasi krisis membaca, yang sayangnya telah meluas dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Engel-Schmidt, dikutip pada Kamis (21/08/2025). Menurutnya, pajak penjualan buku di Denmark merupakan yang tertinggi di Eropa, sehingga dianggap menjadi salah satu faktor yang memperburuk rendahnya minat membaca.

Pengenaan PPN atas buku saat ini sebesar 25 persen, jauh berbeda dengan negara-negara Eropa lain. Sebagai perbandingan, Inggris tidak mengenakan pajak atas pembelian buku, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses buku fisik. Engel-Schmidt menyebutkan, penghapusan pajak ini akan dicantumkan dalam rancangan anggaran pemerintah, meskipun langkah tersebut diperkirakan akan mengurangi penerimaan negara sekitar USD 51 juta atau setara Rp 829 miliar per tahun.

Data terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan adanya penurunan kemampuan literasi di Denmark. Laporan OECD mencatat bahwa 24 persen anak berusia 15 tahun di negara tersebut tidak mampu memahami teks sederhana, meningkat empat persen dalam satu dekade terakhir. Angka ini menjadi salah satu alasan pemerintah menyoroti krisis membaca yang semakin meresahkan.

Industri penerbitan Denmark juga mendorong pemotongan pajak buku. Dalam laporan yang dirilis Mei lalu, para pelaku industri menegaskan pentingnya memastikan akses buku fisik bagi seluruh warga Denmark, baik anak-anak maupun orang dewasa. Mereka menekankan bahwa ketersediaan buku yang lebih mudah dijangkau masyarakat akan membantu mengatasi kesenjangan literasi dan meningkatkan minat membaca secara menyeluruh.

Langkah penghapusan PPN atas buku ini dinilai sebagai strategi pemerintah untuk memudahkan akses buku sekaligus memberikan dorongan bagi pendidikan literasi di Denmark. Engel-Schmidt menegaskan bahwa semua upaya untuk meningkatkan minat membaca harus dijalankan, mengingat dampak negatif krisis literasi terhadap perkembangan pendidikan dan kemampuan memahami informasi di kalangan generasi muda.[]

Admin05