Tak Naik, PBB di Banjarbaru Justru Dapat Potongan Pembayaran

BANJARBARU – Di tengah situasi sejumlah daerah di Indonesia yang diwarnai gelombang protes akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Kota Banjarbaru memilih langkah berbeda. Alih-alih menaikkan, Pemko Banjarbaru justru memberikan keringanan berupa potongan pembayaran PBB yang berlaku sejak Agustus hingga Desember 2025.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan kenaikan PBB pada tahun berjalan. Ia memastikan kebijakan yang diambil berupa diskon pembayaran pajak akan diberikan hingga akhir tahun. “Tidak ada (kenaikan), Insyaallah sampai Desember nanti kita berikan diskon,” ucapnya saat ditemui dalam sebuah kegiatan, Sabtu (23/08/2025) lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, menjelaskan potongan yang diberikan terbagi ke dalam dua tahap. Untuk periode Agustus hingga September, warga memperoleh keringanan sebesar 10 persen. Sementara pada Oktober hingga Desember, diskon yang berlaku sebesar 5 persen. “Pengurangan ini bukan sekadar keringanan, tetapi strategi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” terangnya.

Rudi menambahkan, tingkat kepatuhan masyarakat Banjarbaru dalam membayar pajak tergolong tinggi. Data tahun 2024 mencatat lebih dari 70 persen wajib pajak sudah melunasi kewajiban mereka. Karena itu, ia berharap kebijakan diskon bisa semakin meningkatkan partisipasi warga dalam pembayaran pajak, sekaligus menjaga stabilitas pendapatan daerah.

Meski begitu, tidak semua warga mengetahui adanya kebijakan tersebut. Tazid, salah seorang warga yang ditemui di kantor BPPRD, mengaku baru mengetahui adanya diskon saat dirinya membayar langsung. “Tidak ada pemberitahuan, saya datang cuma bayar saja. Tapi pelayanan petugas sudah cukup baik, terutama bagi warga lansia,” katanya.

Kebijakan yang ditempuh Pemko Banjarbaru ini kontras dengan situasi di beberapa daerah lain. Misalnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, rencana kenaikan PBB justru memicu aksi unjuk rasa warga. Sementara Banjarbaru memilih jalan berbeda dengan meringankan beban masyarakat, sekaligus menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dengan warganya.[]

Admin05