Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, membuka secara resmi Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten PPU Tahun 2025, Selasa (26/08/2025), di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Dalam sambutannya, Mudyat Noor menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara nyata dan terukur, bukan sekadar formalitas. “Kita perlu fokus pada empat pilar strategi pengendalian inflasi yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” tegas Mudyat.
Bupati menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Kabupaten PPU pada Juli 2025 tercatat 0,88% (month-to-month), menjadi yang ketiga tertinggi sepanjang tahun setelah Maret dan April. Secara kumulatif Januari–Juli 2025 (year-to-date), inflasi PPU mencapai 2,37%, mendekati target nasional 2,5% ± 1%. “Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,82%. Lima komoditas utama yang memicu inflasi adalah tomat, cabai rawit, semangka, daging ayam ras, dan beras,” bebernya.
Mudyat Noor memaparkan enam langkah strategis untuk menekan potensi kenaikan harga komoditas, mulai dari operasi pasar, pasar murah, hingga gerakan pangan murah di setiap kecamatan minimal sebulan sekali. Selain itu, pemerintah daerah mengoptimalkan penyaluran beras SPHP melalui GPM dan operasi pasar, memperkuat monitoring harga serta stok bahan pokok, serta meningkatkan pengawasan mutu dan kuantitas beras bersama Satgas Pangan melalui sidak rutin.
Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BUMD dan pemangku kepentingan lokal untuk memanfaatkan produk lokal, termasuk beras Benuo Taka, sehingga rantai pasok pangan tetap stabil. Sinergi antara Asosiasi Pedagang Pasar PPU dan Perumda Balikpapan yang dituangkan dalam nota kesepahaman kerja sama diharapkan mendukung ketersediaan pangan dan harga yang terjangkau.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi, menyoroti fluktuasi harga sejumlah komoditas hortikultura. “Tomat tercatat mengalami kenaikan harga hingga 69% sepanjang tahun, sedangkan cabai rawit naik hampir 39%. Meski inflasi tahun kalender di PPU masih dalam rentang sasaran nasional, kita tetap perlu waspada. Sinergi antara pemerintah daerah, BI, kepolisian, dan pelaku pasar sangat penting untuk menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
HLM TPID ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Bupati PPU dan perwakilan Kepala BI cabang Balikpapan, serta penandatanganan MOU antara Perumda Manuntung Sukses dengan Asosiasi Pedagang, menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.[]
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
