BANGKOK – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diberhentikan dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menjatuhkan putusan pada Jumat (29/8/2025). Pencopotan tersebut merupakan buntut dari kasus rekaman telepon yang bocor ke publik dan memicu kontroversi luas.
Dalam putusannya, MK Thailand menegaskan bahwa Paetongtarn telah melakukan pelanggaran serius terhadap standar etik seorang pemimpin negara. “Tindakan [Paetongtarn] tidak menjaga harga diri bangsa dan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, yang merupakan pelanggaran serius atau kegagalan dalam mematuhi standar etik,” demikian bunyi putusan tersebut.
Sebelumnya, Paetongtarn sudah lebih dulu dikenai skorsing oleh MK Thailand pada Juli lalu. Hal itu menyusul beredarnya rekaman percakapan teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang kemudian menimbulkan gelombang kritik. Dalam rekaman itu, Paetongtarn terdengar mendiskreditkan militer Thailand saat membicarakan persoalan di perbatasan kedua negara.
Walau sempat menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa ucapannya hanya bagian dari “teknik negosiasi”, gelombang kritik tidak mereda. Ia bahkan berjanji tidak akan lagi melakukan komunikasi pribadi dengan Hun Sen, yang dikenal sebagai sekutu ayahnya, mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Namun, klarifikasi tersebut tidak cukup untuk meredakan kontroversi.
Seiring pencopotan tersebut, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai ditunjuk sebagai pejabat pengganti. Situasi politik di Thailand pun memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian, terlebih dengan meningkatnya ketegangan dengan Kamboja.
Hubungan kedua negara memang memburuk sejak Mei lalu, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di kawasan perbatasan yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud. Insiden tersebut berujung pada serangkaian kebijakan saling balas, seperti pembatasan impor bahan bakar dan produk pertanian oleh Kamboja, serta penutupan perbatasan oleh Thailand.
Ketegangan semakin meningkat setelah terjadi ledakan ranjau di perbatasan yang membuat kedua negara terlibat pertempuran singkat. Konflik baru mereda setelah gencatan senjata difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pencopotan Paetongtarn dianggap sebagian pihak sebagai pukulan besar bagi dinasti politik Shinawatra. Pasalnya, keluarga ini sudah lama mendominasi panggung politik Thailand, meskipun berulang kali terjerat konflik dengan militer dan lembaga yudisial. []
Redaksi10
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan