Demonstrasi di Palangka Raya, DPRD Janji Evaluasi Regulasi Gaji

PALANGKA RAYA – Demonstrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (01/09/2025), menuai respons langsung dari para legislator. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam menyuarakan penolakan terhadap wacana kenaikan gaji anggota DPRD di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Salah satu orator dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalteng, Maulana, menegaskan bahwa isu tersebut menjadi sorotan utama. Ia menyebut lembaga legislatif belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara maksimal. “Kemarin kan sempat mencuat rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD, kami rasa itu tidak perlu dilakukan, karena sudah cukuplah,” ucapnya.

Menurut Maulana, anggaran yang dikelola negara seharusnya diprioritaskan untuk kelompok masyarakat yang masih jauh dari sejahtera. “Misalnya ada guru yang digaji Rp 300.000 per bulan, tetapi harus dibayar per tiga bulan, menurut saya ini juga harus dilihat di Kalteng, daripada uang negara untuk gaji anggota dewan, lebih baik diarahkan untuk memberikan perhatian kepada kaum marginal,” jelasnya.

Merespons hal itu, anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Demokrat, Junaidi, menyampaikan terima kasih atas kritik mahasiswa. Ia menegaskan bahwa masukan publik akan dipertimbangkan dalam pembahasan regulasi. “Kami dari DPRD sudah sepakat semua, tidak jadi. Kan aturan DPRD ini di bawah Kemendagri, walaupun DPRD bilang begini, kalau Kemendagri berbeda, hasilnya menyesuaikan Kemendagri,” katanya.

Junaidi menambahkan, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong juga telah menyampaikan sinyal serupa mengenai pembatalan raperda hak keuangan anggota DPRD. “Ketua DPRD Kalteng sudah menyampaikan, kala kata beliau itu tidak, ya percaya saja lah dengan Ketua DPRD,” ujarnya.

Ia memastikan, seluruh aspirasi mahasiswa tetap diperhatikan. “Kalau memang ini aspirasi mahasiswa, masyarakat, dewan pasti akan memperhatikan, seperti yang saya sampaikan tadi,” pungkasnya.

Dengan demikian, meski polemik kenaikan gaji sempat mencuat, arah pembahasan di DPRD kini cenderung mereda. Dialog terbuka antara mahasiswa dan legislator diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik dan membangun kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat. [] Admin04