Gerakan Pangan Murah, Strategi Kalbar Kendalikan Inflasi

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Perum Bulog terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu meringankan beban masyarakat. Program ini mendapat sambutan positif dari warga karena mampu menyediakan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan tidak hanya ditunjukkan lewat regulasi, tetapi juga aksi nyata melalui pelaksanaan GPM. “Kami dari Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) karena mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya di Pontianak, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, GPM menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan. “Kegiatan GPM terbukti meringankan beban masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Kami optimis Kalbar bisa berkontribusi menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung swasembada pangan nasional,” tambahnya.

Ria Norsan juga mengungkapkan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam rapat tersebut, Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi agar masyarakat tidak terbebani. “Pemerintah daerah berperan penting menjaga ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi agar masyarakat tidak terbebani,” kata Ria Norsan mengutip arahan Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa Indonesia berada dalam kondisi surplus pangan. Produksi gabah nasional mencapai 33 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan domestik hanya sekitar 30 juta ton. “Tahun ini kita surplus lebih dari 3 juta ton. Upaya Bulog menjaga ketersediaan dan stabilitas harga menjadi kunci bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain melaksanakan GPM, Pemprov Kalbar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, serta pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan inflasi global maupun nasional.

Ria Norsan menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Kalbar. “Kami berharap langkah-langkah proaktif ini tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tutupnya. []

Redaksi10