Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
FILIPINA – Ratusan warga Filipina, yang terdampak langsung oleh banjir, bersama sejumlah aktivis lingkungan, mendatangi kantor St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation milik keluarga pengusaha Discaya pada Kamis (04/09/2025) pagi. Aksi ini menyoroti dugaan keterlibatan Cezarah “Sarah” Discaya dan suaminya, Pacifico “Curlee” Discaya, dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir yang merugikan masyarakat.
“Magnanakaw (pencuri)! Ikulong (penjarakan)!” teriak pengunjuk rasa, sambil menuliskan tuntutan mereka di gerbang kantor, seperti dilaporkan Inquirer. Aksi ini mencerminkan frustrasi masyarakat terhadap proyek publik yang seharusnya menjadi solusi, namun justru menjadi sumber kekecewaan.
Banjir yang melanda berbagai wilayah Filipina belakangan ini terjadi meski pemerintah telah menyalurkan miliaran peso untuk mitigasi. Sejak Juli 2022 hingga Mei 2025, negara itu menghabiskan 545,64 miliar peso (sekitar Rp157 triliun) untuk proyek pengendalian banjir, tetapi efektivitasnya dipertanyakan warga.
Pada Juli 2025, kemarahan warga memuncak setelah laporan menyebutkan adanya penyisipan 142 miliar peso (sekitar Rp41 triliun) dalam anggaran nasional 2025 secara diam-diam, yang diduga dipimpin oleh Presiden Senat, Francis “Chiz” Escudero. Laporan ini mengungkapkan proyek pengendalian banjir sebagai salah satu program termahal namun minim hasil di negara tersebut.
Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. pun menanggapi isu ini melalui pidato State of the Nation Address (SONA) keempatnya, menyoroti pejabat yang diduga memanfaatkan proyek untuk keuntungan pribadi. Temuan awalnya menunjukkan ratusan miliar peso pajak warga hilang tanpa jejak, sementara ribuan proyek tidak mencantumkan jenis struktur yang dibangun.
“Untuk pengendalian banjir, saya hanya menghabiskan 182 miliar. Lihat anggaran 2025 beserta penyisipan itu. Totalnya untuk setahun adalah 350 miliar,” kata mantan Menteri Pekerjaan Umum Rogelio “Babes” Singson. Ia mempertanyakan penggunaan selisih anggaran yang begitu besar.
Babes menjelaskan bahwa pengerukan sungai menjadi magnet utama korupsi, karena kontraktor dapat mengklaim memindahkan lumpur, padahal ketika hujan datang kembali, banyak sungai yang tidak benar-benar dikeruk. Eks Komisioner Audit Heidi Mendoza menambahkan, pengerukan kerap dilakukan saat hujan agar sulit diawasi kembali.
Dampak nyata dari proyek ini dirasakan langsung oleh warga. Beberapa proyek, meski diklaim rampung, justru tidak memberikan perlindungan signifikan terhadap banjir. Salah seorang warga melaporkan proyek di wilayahnya rusak hanya beberapa waktu setelah selesai dibangun. “Sebuah proyek bisa ada di kertas, dinyatakan selesai dan semua orang di birokrasi bersenang-senang. Sedangkan Hagonoy tetap berada di situasi darurat dan berusaha keras untuk tetap mengapung,” ujarnya kepada Inquirer.
Di Ilagan, Provinsi Isabela, retakan pada stasiun pompa juga dilaporkan. Foto-foto yang beredar memperlihatkan kerusakan pada struktur mitigasi banjir di Alinguigan 2nd, padahal Isabela menjadi provinsi ketiga yang paling banyak memiliki proyek penanganan banjir dengan 341 proyek sejak Juli 2022. Seorang warga menuturkan beberapa unit bahkan runtuh sepenuhnya, seperti proyek Calamagui.
Pemerintah telah menanggapi skandal ini dengan serius. Presiden Bongbong menegaskan akan menindak siapa pun yang terbukti melakukan “sabotase ekonomi” terkait proyek pengendalian banjir. Badan independen juga dibentuk untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam, memberikan harapan bagi warga yang selama ini merasakan dampak kerugian akibat dugaan korupsi proyek publik.
Kemarahan publik, seperti yang tercermin dari aksi di Pasig City, menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Skandal ini menjadi pengingat bahwa proyek pembangunan infrastruktur publik, terutama yang menyangkut keselamatan masyarakat, harus benar-benar dipantau agar manfaatnya dirasakan oleh warga. []
Admin03
