Skandal Pajak Properti, Rayner Mengundurkan Diri dari Kabinet

LONDON – Wakil Perdana Menteri Inggris, Angela Rayner, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat (05/09/2025) setelah terbukti kurang membayar pajak properti. Keputusan ini muncul seiring hasil penyelidikan yang menunjukkan pelanggaran terhadap kode etik menteri. Pengunduran diri Rayner juga mencakup jabatannya sebagai Menteri Perumahan dan Wakil Ketua Partai Buruh.

AFP melaporkan bahwa awal pekan ini Rayner mengakui tidak membayar biaya tambahan (stamp duty) saat membeli apartemen dan telah menghubungi penasihat etika independen pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menilai apakah tindakannya melanggar kode etik menteri.

Kepala penasihat etika, Laurie Magnus, dalam surat kepada Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahwa Rayner “gagal mengindahkan peringatan” atas nasihat hukum yang diberikan. Dengan demikian, Rayner dianggap melanggar kode etik yang berlaku bagi pejabat publik.

Dalam surat pengunduran dirinya, Rayner menulis, “Saya menerima bahwa saya tidak memenuhi standar tertinggi.” Ia menambahkan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang dilakukan, sekaligus menyampaikan penyesalan karena tidak mencari nasihat pajak tambahan dari spesialis.

Perdana Menteri Starmer menyatakan rasa kecewanya atas pengunduran diri Rayner. Dalam surat balasannya, ia menegaskan bahwa meski kehilangan Rayner dari jajaran pemerintahan adalah hal yang “sangat sedih”, Rayner akan tetap menjadi tokoh penting di Partai Buruh.

Kasus ini bermula setelah Rayner menjual sebagian rumah keluarganya pasca perceraian pada 2023. Ia kemudian menggunakan hasil penjualan untuk membeli flat seharga £800.000 (sekitar Rp17,7 miliar) di Hove, Inggris selatan. Rayner mengklaim flat tersebut sebagai rumah utamanya, sehingga membayar biaya tambahan properti lebih rendah.

Namun, klarifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa klaim tersebut keliru. Karena putranya masih di bawah 18 tahun, Rayner dianggap masih memiliki kepentingan atas rumah sebelumnya, sehingga tarif pajak yang seharusnya dibayarkan lebih tinggi. Magnus menekankan bahwa ia telah memberi peringatan dua kali mengenai tarif bea materai, tetapi peringatan tersebut diabaikan dengan alasan rekomendasi bukan berasal dari ahli pajak. “Kegagalan Rayner untuk mencari bimbingan lebih lanjut membuat ia tidak dapat dianggap telah memenuhi standar perilaku pantas tertinggi,” kata Magnus.

Setelah pengunduran diri, Rayner melunasi kekurangan pajak untuk flat tepi laut tersebut. Laporan media sebelumnya menunjukkan bahwa Rayner berupaya menghemat sekitar £40.000 (sekitar Rp885,89 juta) dengan menghapus namanya dari akta kepemilikan properti lain. Langkah itu menimbulkan sorotan publik terkait integritas pejabat tinggi dalam pengelolaan pajak dan kepatuhan terhadap regulasi properti.

Pengunduran diri Rayner menimbulkan dampak politik, khususnya bagi pemerintahan Starmer. Sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Wakil Ketua Partai Buruh, Rayner memainkan peran kunci dalam strategi partai dan pemerintahan. Kepergiannya diperkirakan akan memicu reshuffle kabinet dan evaluasi internal terkait kepatuhan pejabat publik terhadap standar etika dan hukum pajak.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab pejabat publik dalam mengelola keuangan pribadi, terutama terkait properti, agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap integritas pemerintahan. Selain itu, pengawasan internal dan konsultasi profesional menjadi krusial untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. []

Admin03