Sekda HSS Dorong Efisiensi Program, Hindari Kegiatan Seremonial

HULU SUNGAI SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan daerah dalam merancang pembangunan. Hal ini terlihat dalam kegiatan Sosialisasi Penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta integrasi kebijakan nasional, yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HSS, Senin (08/09/2025).

Kegiatan ini melibatkan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), tenaga ahli, serta para pendamping desa di Kabupaten HSS. Forum ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan wadah memperkuat arah pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat desa sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Wakil Bupati HSS, Suriani, yang hadir membacakan sambutan Bupati Syafrudin Noor, menyampaikan bahwa sinkronisasi program desa dengan rencana pembangunan daerah menjadi kunci untuk mencapai visi-misi pembangunan lima tahun mendatang.
“Tidak menjadi pertemuan biasa, tetapi mampu menjadi titik awal pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jaga kekompakan, kebersamaan, dan sinergisitas, karena pembangunan tak akan bisa berjalan baik kalau kondisi tidak aman dan kondusif,” tegasnya.

Selain itu, Suriani mengingatkan pentingnya menjaga suasana sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Stabilitas dinilai sebagai fondasi agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, Muhammad Noor, menambahkan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Ia menegaskan perlunya efisiensi dalam penyelenggaraan program agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. “Sementara tidak mengadakan kegiatan yang sifatnya seremonial atau menggelar kegiatan menimbulkan kegalauan di tengah masyarakat. Ini sangat sesuai dengan efisiensi yang telah dijalankan pemerintah pusat saat ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Sekda juga mengingatkan bahwa aparatur desa dan daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, mereka wajib mendukung dan menyosialisasikan program prioritas nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). “MBG ini penting dan sangat bermanfaat jika disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Bahkan, program ini bisa membuka peluang usaha yang cukup besar di sektor perkebunan dan peternakan,” jelas Muhammad Noor.

Menurutnya, keberhasilan program MBG bukan hanya tentang pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong perekonomian lokal. Kebutuhan bahan baku, seperti sayuran dan telur, yang harus dipasok dalam jumlah besar secara berkelanjutan akan membuka peluang usaha baru bagi warga. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan juga menjadi produsen yang aktif mendukung rantai pasok pangan daerah.

Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan di HSS, di mana desa memiliki peran strategis sebagai basis utama penggerak ekonomi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai secara lebih merata. []

Admin03