Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan. Langkah strategis ini diwujudkan dengan membentuk Tim Pengawasan Bersama Ketenagakerjaan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2026, yang diluncurkan secara resmi pada Selasa (09/09/2025) di Tarakan.
Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penopang ekonomi utama di Kaltara. Dengan garis pantai panjang dan potensi sumber daya laut yang besar, ribuan tenaga kerja menggantungkan hidupnya dari aktivitas melaut, budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Namun, pekerjaan di laut seringkali penuh risiko, mulai dari keselamatan kerja, jam kerja panjang, hingga persoalan upah dan jaminan sosial.
Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker, Yuli Adiratna, menegaskan pentingnya keseimbangan antara keberlangsungan usaha dengan hak pekerja. “Tenaga kerja harus menikmati hak-haknya, mulai dari upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga waktu istirahat. Namun, usaha juga harus dijamin berkelanjutan. Tanpa usaha yang berkelanjutan, tenaga kerja tidak bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.
Yuli menambahkan, meski belum sepenuhnya sempurna, pemerintah terus berupaya menerapkan standar kerja layak yang mengacu pada Konvensi ILO 188. Konvensi tersebut menekankan pemenuhan hak dasar pekerja, termasuk kebebasan berserikat serta perlindungan dari bahaya kerja di laut.
Ia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi kompleksitas persoalan tenaga kerja di bidang kelautan. “Semua pihak terlibat di dalam kegiatan ini. Dengan begitu, bila ada persoalan di tempat kerja, pekerja juga dapat turut serta memberikan masukan,” tambah Yuli.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, menegaskan pentingnya memandang pekerja laut setara dengan pekerja di darat. Hal ini termasuk penegasan larangan memperkerjakan anak di sektor kelautan dan perikanan.
“Kami memandang tidak ada perbedaan. Baik pekerja di darat maupun di laut harus mendapatkan perlakuan yang sama. Semangat itulah yang menjadi alasan kenapa kerjasama ini harus dilakukan,” jelasnya.
Menurut Asnawi, hingga kini pengawasan belum menemukan pelanggaran besar. Namun, pola pendekatan yang diterapkan lebih menekankan aspek edukasi dan pencegahan. “Kalau ada yang keliru, kita bina dulu. Karena semangatnya bukan menghukum, melainkan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar ekonomi kita juga ikut membaik,” ungkapnya.
Tim pengawasan bersama ini tidak hanya melibatkan Kemenaker dan Disnakertrans Kaltara, tetapi juga menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan, asosiasi pengusaha, serta perwakilan pekerja. Kehadiran berbagai unsur diharapkan memperkuat efektivitas pengawasan dan memastikan tidak ada celah pelanggaran yang merugikan tenaga kerja.
Langkah kolaboratif ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun iklim usaha yang sehat sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja. Dengan pengawasan terpadu, pekerja laut bisa bekerja dengan rasa aman, sementara pengusaha mendapatkan kepastian hukum dan keberlanjutan usaha.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih membayangi. Kondisi geografis Kaltara yang luas dengan akses transportasi terbatas kerap menjadi hambatan dalam pengawasan lapangan. Selain itu, sebagian pekerja laut masih berada pada posisi rentan karena kurangnya pemahaman mengenai hak-hak mereka.
Untuk itu, Yuli menekankan perlunya meningkatkan sosialisasi dan pendidikan ketenagakerjaan. Ia berharap para pekerja tidak hanya tahu kewajiban, tetapi juga paham hak yang seharusnya diterima. “Dengan kesadaran bersama, kesejahteraan pekerja bisa meningkat, dan produktivitas sektor perikanan juga ikut terdongkrak,” ujarnya.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia. Apalagi, sektor kelautan dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan pengawasan terpadu, Indonesia diharapkan mampu memperbaiki citra tata kelola ketenagakerjaan, sekaligus mendorong sektor perikanan lebih berdaya saing di pasar global. []
Admin03
