Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Upaya penguatan peran perempuan dalam pembangunan terus mendapat perhatian serius di Kabupaten Bulungan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPP-KB) Bulungan mendorong peningkatan partisipasi perempuan di berbagai sektor, mulai dari politik, hukum, sosial, hingga ekonomi, khususnya di ruang organisasi kemasyarakatan (ormas).
Plt Kepala DPPPAPP-KB Bulungan, H. Jamal, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan strategis. Menurutnya, kualitas pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perempuan diberi ruang untuk berkarya dan mengambil peran.
“Perempuan berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat, masyarakat yang maju dan bangsa yang sejahtera,” ujar Jamal saat ditemui, Jumat (12/09/2025).
Ia menambahkan, pemberdayaan perempuan harus diwujudkan melalui langkah nyata, salah satunya dengan memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk tampil dalam kepemimpinan, baik di level desa, kecamatan, maupun kabupaten.
“Perempuan hebat diharapkan berani tampil sebagai pemimpin, menjadi inspirasi dan hadir di ruang pengambilan keputusan dari desa hingga kabupaten,” ungkapnya.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik. Ketua DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Bulungan, Martina Kilat, menyoroti minimnya angka partisipasi perempuan dalam jabatan publik maupun legislatif.
“Partisipasi perempuan di bidang politik masih di bawah 30 persen. Kondisi ini berdampak pada lahirnya kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak,” bebernya.
Martina menjelaskan, rendahnya angka tersebut membuat perspektif gender sering kali terabaikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini berimplikasi langsung pada kebijakan yang dihasilkan, yang belum sepenuhnya melindungi atau mengakomodasi kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Lebih lanjut, Martina menekankan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga kualitas peran yang dijalankan. Dengan keterlibatan aktif, perempuan dapat memastikan hadirnya kebijakan yang inklusif, berpihak pada keadilan gender, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi, mempersiapkan diri menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun legislatif, dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender,” pungkasnya.
Keterlibatan pemerintah daerah bersama ormas perempuan menjadi kunci utama untuk menciptakan ruang yang lebih terbuka. Menurut DPPPAPP-KB, kerja sama lintas sektor perlu diperkuat agar perempuan tidak hanya hadir dalam angka statistik, melainkan benar-benar mampu memengaruhi arah kebijakan.
Selain itu, dukungan berupa pelatihan kepemimpinan, peningkatan kapasitas, serta akses terhadap sumber daya ekonomi juga penting agar perempuan bisa tampil percaya diri. Pemerintah daerah berharap generasi perempuan muda di Bulungan dapat tumbuh menjadi pemimpin yang mampu bersaing di kancah lokal maupun nasional.
Upaya ini sejalan dengan target nasional untuk mendorong keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam politik. Meski target tersebut belum sepenuhnya tercapai, langkah-langkah seperti yang dilakukan di Bulungan menunjukkan adanya komitmen menuju perubahan.
Keterlibatan perempuan di ruang pengambilan keputusan juga diharapkan membawa perubahan positif dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan semakin banyak perempuan yang berani mengambil peran, arah pembangunan dapat lebih seimbang, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. []
Admin03
