Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARMASIN – Polemik rencana penetapan Taman Nasional Meratus semakin mengemuka. Tak hanya masyarakat adat dan aktivis lingkungan yang menyuarakan penolakan, kini kalangan muda juga mulai mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Keterlibatan generasi muda tampak jelas dalam sebuah diskusi publik bertajuk Banjar Art Week yang digelar di Rumah Anno, kawasan Siring Menara Pandang, Banjarmasin, Jumat (12/09/2025) sore. Acara itu menghadirkan Wira Surya Wibawa, aktivis XR Meratus, yang mengajak anak muda untuk membuka mata terhadap isu lingkungan sekaligus memahami pentingnya perlindungan masyarakat adat.
“Isu Save Meratus bukan hanya milik aktivis lingkungan, tapi juga harus jadi kesadaran lintas komunitas. Anak muda penting melek isu ini, agar masyarakat adat diakui dan tidak dikriminalisasi,” tegas Wira dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, rencana penetapan taman nasional tidak memiliki urgensi yang jelas. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan kajian yang memadai serta minim melakukan komunikasi dengan masyarakat yang terdampak langsung. “Jangan hanya setiap ada pemekaran provinsi lantas harus ada taman nasional. Apa urgensinya?,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Kamis (11/09/2025), Aliansi Masyarakat Adat Meratus juga sudah menyampaikan sikap penolakan dalam audiensi bersama Komisi II DPRD Kalimantan Selatan. Mereka menyoroti ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat, di mana lebih dari separuh kawasan yang diusulkan sebagai taman nasional sekitar 52,84 persen merupakan wilayah adat Dayak Meratus yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan hutan.
Kekhawatiran itu mendapat respons dari Komisi II DPRD Kalsel. Wakil Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan bahwa hasil pertemuan tersebut dicatat dalam notulen resmi yang akan diteruskan kepada Ketua DPRD dan disampaikan ke Gubernur Kalsel. “Kami akan mengawal aspirasi ini agar tidak diabaikan,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kalsel menegaskan dukungan mereka terhadap masyarakat adat, termasuk dalam menolak rencana penetapan Taman Nasional Meratus. Dewan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain guna memastikan pengelolaan Meratus tetap memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan.
Sementara itu, perhatian terhadap isu Meratus juga sampai ke tingkat pusat. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya bersama DPRD Kalsel sepakat membentuk forum khusus yang akan membahas persoalan Meratus secara berkelanjutan. Forum tersebut akan digelar setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan kementerian terkait serta pemerintah daerah.
“Tugas kami di DPR menghadirkan Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN, sementara DPRD Kalsel membawa stakeholder di daerah,” ujar Rifqinizamy saat berada di Banjarmasin, Jumat.
Menurutnya, agenda forum pertama akan difokuskan pada penyelesaian perdebatan mengenai penting atau tidaknya usulan taman nasional. Ia menekankan bahwa prinsip utama yang harus dipegang bersama adalah menjaga kelestarian Pegunungan Meratus. “Tapi prinsip utamanya, kita semua sepakat Meratus harus dilindungi, bukan hanya sumber daya alam ekonominya, tapi juga masyarakatnya,” ungkapnya.
Dengan demikian, perdebatan tentang Taman Nasional Meratus kini bukan hanya menyangkut persoalan lingkungan, melainkan juga keberlangsungan hidup masyarakat adat yang telah lama menjaga harmoni dengan alam. Keterlibatan generasi muda dalam isu ini menunjukkan bahwa kesadaran ekologis mulai tumbuh lintas lapisan masyarakat, menjadi tanda bahwa suara Meratus semakin kuat dan tak bisa diabaikan begitu saja. []
Admin03
