Ketua DPRD Berau: Jangan Korbankan Pembangunan Daerah

BERAU – Isu pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat kembali mencuat dan menimbulkan kegelisahan di Kabupaten Berau. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto, secara tegas menyuarakan keresahannya terhadap wacana tersebut karena dinilai berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Dedy menilai, jika kebijakan itu benar-benar diterapkan hingga pemangkasan mencapai 50 persen dari total dana transfer, maka dampaknya akan sangat serius. Ia khawatir pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial yang sudah direncanakan pemerintah daerah akan berhenti total.

“Harapannya jangan sampai dipotong. Tapi kan ini menteri keuangannya baru ya, seharusnya bisa ada kebijakan baru. Kita masih sangat bergantung dengan dana bagi hasil,” ungkap Dedy, Senin (15/09/2025).

Menurutnya, ketergantungan Kabupaten Berau terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Apabila dana tersebut dikurangi drastis, anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membayar gaji pegawai. Kondisi ini akan membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit dan pembangunan terancam mandek.

Selain soal dana transfer, Dedy juga menyoroti persoalan klasik yang dihadapi daerahnya, yakni lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga kini, PAD Kabupaten Berau masih berada di kisaran Rp400 miliar per tahun. Jumlah tersebut jauh dari target ideal Rp1 triliun yang diharapkan dapat menopang pembiayaan pembangunan. “PAD kita itu kecil ya, beda dengan Balikpapan yang PAD mereka besar,” lanjutnya.

Dedy menegaskan, Berau belum bisa sepenuhnya mengandalkan PAD untuk menjalankan pembangunan tanpa dukungan dana pusat. Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengambil jalan pintas dengan menaikkan pajak atau iuran masyarakat, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). “Jangan sampai masyarakat kita yang harus berkorban untuk dinaikkan iuran pajaknya,” tutupnya.

Pernyataan Dedy mencerminkan dilema yang tengah dihadapi banyak daerah di Indonesia, khususnya wilayah yang PAD-nya masih rendah. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong efisiensi dan kemandirian fiskal daerah, namun di sisi lain, ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi.

Kekhawatiran DPRD Berau ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan dana transfer. Daerah seperti Berau yang masih mengandalkan dana bagi hasil tentu membutuhkan kebijakan yang lebih berpihak agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat. []

Admin03