Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti kualitas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Bontang–Muara Badak. Persoalan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama kontraktor pelaksana, pihak pengawas, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (16/08/2025).
RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan beberapa waktu lalu yang menemukan sejumlah persoalan teknis dan progres pembangunan yang belum maksimal. Isu penggunaan air laut dalam pengerjaan konstruksi jalan menjadi sorotan utama masyarakat, sehingga DPRD merasa perlu segera menggelar forum terbuka untuk mengklarifikasi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa forum ini menjadi langkah konkret untuk memastikan transparansi sekaligus menjawab keresahan masyarakat.
“Hari ini Komisi III menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan ke perbatasan Bontang dan Muara Badak. Ada tiga segmen yang kami bahas, dan hari ini kami menggelar rapat dengar pendapat bersama kontraktor pelaksana, pengawas, serta Dinas PUPR,” ujar Reza seusai rapat.
Menurut Reza, masyarakat berhak memperoleh hasil pembangunan yang sesuai standar mutu. Ia menekankan bahwa kualitas jalan yang dibangun dengan dana APBD harus bisa dinikmati dalam jangka panjang, bukan justru cepat rusak akibat kesalahan teknis.
Dalam rapat tersebut, perhatian Komisi III khususnya tertuju pada PT Immanuel Karya Perkasa dan PT Alpi Sinarabadi. Kedua perusahaan ini sempat diisukan menggunakan air laut dalam proses pembangunan jalan, sebuah praktik yang jelas menimbulkan kekhawatiran terkait daya tahan konstruksi.
“Fokus utama kami adalah PT Immanuel Karya Perkasa dan PT Alpi Sinarabadi yang sempat diisukan masyarakat terkait mutu, kualitas, dan kuantitas pekerjaan, khususnya penggunaan air laut. Pihak kontraktor menyatakan siap bertanggung jawab dan memperbaiki jika ada kekeliruan,” jelas Reza.
Pernyataan tersebut dinilai penting agar publik mengetahui komitmen kontraktor. Meski begitu, DPRD tetap meminta semua pihak untuk memberikan bukti teknis yang jelas, sehingga isu yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan pemerintah.
Selain masalah material, Komisi III juga menyoroti keterlambatan pekerjaan dari beberapa kontraktor. Salah satu yang menjadi perhatian adalah PT Libra, yang dinilai masih tertinggal jauh dari target progres.
“Catatan kami hari ini juga menunjukkan masih banyak kekurangan progres pekerjaan, misalnya PT Libra yang masih minus 18 persen,” tambah Reza.
Ia menegaskan, ketepatan waktu menjadi aspek penting dalam pembangunan infrastruktur. Keterlambatan tidak hanya berimplikasi pada kualitas proyek, tetapi juga menghambat masyarakat untuk segera merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
“Kami meminta agar kontraktor pelaksana bisa mengejar target sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Harapan kami, seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu sesuai masa kontraknya,” tegasnya.
RDP ini juga menjadi wadah bagi DPRD untuk mendengar langsung penjelasan dari kontraktor sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. DPRD, kata Reza, akan terus mengawal agar setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar digunakan dengan efektif dan transparan.
Pembangunan jalan di kawasan perbatasan Bontang–Muara Badak sendiri dianggap strategis karena berfungsi sebagai jalur penghubung wilayah pesisir dengan pusat pertumbuhan ekonomi di Bontang. Infrastruktur ini diharapkan mampu mempercepat mobilitas barang dan jasa sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor industri maupun pariwisata.
Komisi III memastikan akan melakukan monitoring secara berkala. Evaluasi berkelanjutan dipandang sebagai kunci agar kontraktor bekerja sesuai kontrak, sementara pemerintah daerah dan DPRD dapat memastikan setiap proyek memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan langkah ini, DPRD Kaltim berharap isu mengenai kualitas pembangunan tidak lagi menimbulkan keraguan publik. Pembangunan jalan perbatasan Bontang–Muara Badak diharapkan selesai sesuai jadwal dengan mutu yang baik, sehingga benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
