Tana Tidung Diminta Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik

TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung dinilai perlu melakukan pembaruan dalam pola pengelolaan keuangan daerah. Selama ini, pengelolaan keuangan masih dipahami sebatas administrasi semata, sehingga manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terlihat.

Pandangan tersebut disampaikan Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri, Marja Sinurat, saat hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kegiatan itu digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tana Tidung pada Kamis, (18/09/2025).

“Pengelolaan keuangan daerah itu yang selama ini terpikirkan adalah administratif alias tata kelola. Belum berbicara tentang bagaimana peningkatan pendapatan, bagaimana arah masa depan kemajuan dari sisi penghasilan atau pendapatan asli daerah,” ujar Marja Sinurat, Kamis, (18/09/2025).

Ia menilai Pemkab Tana Tidung sesungguhnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Kuncinya terletak pada perencanaan yang lebih sistematis dan terukur. Menurutnya, dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), hingga Rencana Kerja (Renja), harus benar-benar diarahkan pada hasil akhir atau outcome yang dapat dirasakan masyarakat.

“Dalam penilaian SAKIP, Kabupaten Tana Tidung masuk kategori BB. Untuk meningkatkan itu sebenarnya cukup simpel, yang pasti pertama mulai dari dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, Renja. Itu yang pasti,” jelas Marja Sinurat.

Ia menambahkan, perencanaan yang baik bukan hanya soal menyusun program berdasarkan besaran anggaran, melainkan pada kejelasan indikator yang ditetapkan. Program harus memiliki ukuran pencapaian yang konkret dan sesuai target dokumen perencanaan, sehingga tidak sekadar menghasilkan output, tetapi juga outcome.

“Indikatornya harus terukur, bisa menunjukkan bahwa ukuran yang dimaksud adalah orientasi program. Ukurannya bukan karena banyaknya anggaran atau terampilnya orang, tapi jelas sesuai indikator yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” katanya.

Marja juga menekankan bahwa capaian outcome menjadi tolok ukur pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi kinerja daerah setiap tahun. “Setiap akhir tahun Menpan RB selalu memberikan nilai, meningkat atau menurun. Itu ukurannya, apakah program sudah optimal atau belum,” sebutnya.

Dalam forum tersebut, Marja berharap Pemkab Tana Tidung mampu naik kelas dari predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Upaya peningkatan itu bisa dicapai jika pemerintah daerah mampu menyelaraskan indikator outcome dalam dokumen RPJMD hingga Renja secara konsisten.

“Harapan kita sih Tana Tidung dari predikat BB bisa naik lagi. Tugas Pemkab bagaimana indikator outcome itu dari RPJMD ke Renstra Renja, supaya nanti saat pengukuran program di akhir tahun bisa menghasilkan nilai yang lebih besar,” pungkasnya.

FGD yang digelar di Pendopo Djaparaudin, Jalan Inhutani, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, juga dihadiri Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri. Dalam kesempatan itu, Sabri menyerahkan cenderamata kepada Marja Sinurat sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya memberikan masukan untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Diskusi ini diharapkan menjadi titik awal bagi Pemkab Tana Tidung untuk lebih serius mengarahkan kebijakan keuangan daerah pada hasil yang memberi dampak nyata bagi pembangunan ekonomi lokal, penguatan PAD, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. []

Admin03