Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI BARAT – Gelombang aksi mogok guru di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, pada Kamis (18/09/2025) hingga Jumat (19/9/2025) tidak hanya membuat ratusan sekolah lumpuh, tetapi juga berimbas pada agenda penting pemerintah daerah. DPRD Kutai Barat bahkan terpaksa menunda rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Sejak pagi, suasana di Gedung DPRD Kubar di Sendawar sempat dipadati tamu undangan dari jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga anggota legislatif yang hadir sesuai jadwal. Berdasarkan undangan, sidang paripurna mestinya dimulai pukul 09.00 WITA. Namun, Ketua DPRD Kubar, Ridwai, memastikan rapat tidak bisa langsung dilaksanakan. “Rapat ini kami tunda. Hingga sore nanti pukul 15.00 WITA,” ujar Ridwai di depan ruang paripurna, Jumat (19/9/2025).
Penundaan itu, menurutnya, tidak terlepas dari aksi mogok ribuan guru di Kubar yang berlangsung serentak di 16 kecamatan. Ia menekankan perlunya pemerintah kabupaten segera mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. “Kita minta Pemerintah segera menyelesaikan masalah ini,” tegas Ridwai.
Ridwai menjelaskan, jeda waktu penundaan diberikan agar pemerintah daerah bisa berdialog dengan perwakilan guru. Tujuannya untuk menyepakati solusi terbaik terkait aspirasi tenaga pendidik. “Informasinya pagi ini pemerintah langsung melakukan pertemuan dengan para guru,” ucapnya lagi. Meski demikian, ia memastikan proses pengesahan APBD Perubahan tetap akan dilaksanakan. “Pukul 15.00 sore nanti. Apapun hasilnya kami tetap menggelar rapat dan mengesahkan,” pungkasnya.
Sementara itu, mogok kerja para guru yang terjadi sejak Kamis (18/9/2025) membuat aktivitas belajar mengajar di 151 SD dan SMP Negeri di Kutai Barat terhenti. Dari pantauan di kawasan Barong Tongkok, sekolah-sekolah tampak sepi tanpa kegiatan. Spanduk bertuliskan “mogok kerja” terbentang di pagar sekolah sebagai tanda protes.
Theo Trinita, Koordinator Lapangan aksi, mengonfirmasi skala mogok tersebut. “Informasi yang kami terima, hingga pagi ini ada 151 SD dan SMP Negeri yang gurunya mogok kerja,” kata Theo, Kamis (18/9/2025) pukul 09.20 WITA. Theo yang sehari-hari mengajar di SMPN Eheng menyebut jumlah guru yang berhenti mengajar mencapai lebih dari 2.000 orang. “Saat ini ada 151 SD dan SMP. Kalau rata-rata satu sekolah itu lebih 10 orang. Jika dikalikan jumlahnya 2.000-an,” jelasnya.
Menurut Theo, aksi ini merupakan puncak kekecewaan guru terhadap kebijakan tunjangan daerah. Tuntutan utama mereka adalah penyetaraan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) antara guru dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural. Selain itu, para guru menolak kebijakan pemotongan TPP yang dilakukan pemerintah.
Sebelumnya, TPP yang diterima guru sebesar Rp3,5 juta, kini hanya Rp2,5 juta setelah dipotong Rp1 juta. Kondisi tersebut dianggap menimbulkan ketimpangan semakin lebar dengan ASN struktural yang memiliki golongan sama tetapi memperoleh tunjangan lebih besar. “Perbedaan ini makin terasa jauh dengan pegawai struktural yang memiliki golongan sama, tapi menerima TPP lebih besar. Keadilan itu yang kami perjuangkan,” tegas Theo.
Aksi mogok guru ini menyebar di berbagai kecamatan, mulai dari Sekolaq Darat, Damai, Muara Lawa, Siluq Ngurai, Melak, Bentian Besar, Nyuatan, Tanjung Isuy, Bongan, Muara Gusik, Muara Tae, Penyinggahan, hingga Geleo Asa. Puluhan SD dan SMP Negeri di setiap kecamatan tak melaksanakan kegiatan belajar. Hal ini menandai betapa seriusnya protes yang dilakukan para guru.
Situasi tersebut jelas menimbulkan dampak sosial yang luas. Ribuan siswa tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selama aksi berlangsung. Bagi orang tua, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan pendidikan anak. Bagi pemerintah, aksi mogok menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kesejahteraan guru perlu segera ditangani dengan langkah konkret.
Di sisi lain, penundaan sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan 2025 menjadi bukti nyata bahwa dampak mogok guru meluas hingga ranah pengambilan keputusan strategis daerah. Keberlangsungan program pembangunan yang membutuhkan persetujuan anggaran ikut terhambat.
Hingga Jumat sore, publik menanti hasil dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan guru. Harapannya, kesepakatan bisa dicapai agar kegiatan belajar mengajar segera pulih, dan roda pemerintahan kembali berjalan normal. []
Admin03
