Perusahaan Mangkir Rakor, Gubernur Kalteng Beri Peringatan Keras

KOTAWARINGIN TIMUR – Rapat koordinasi (rakor) optimalisasi pendapatan daerah di Gedung Serbaguna Sampit, Jumat (19/09/2025) malam, seharusnya menjadi ruang dialog penting antara pemerintah dan pihak perusahaan. Namun suasana berubah panas ketika Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menunjukkan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran para direktur perusahaan besar swasta (PBS) yang diundang.

Dari 65 PBS yang diharapkan hadir, hanya enam direktur yang benar-benar datang. Sebagian perusahaan hanya mengutus staf, bahkan banyak yang sama sekali tidak menghadiri undangan. Kondisi tersebut memicu kemarahan Gubernur Agustiar yang merasa sikap perusahaan mencerminkan kurangnya komitmen terhadap pemerintah daerah.

“Saya datang ke sini sebagai Gubernur Kalteng. Undangan ini untuk direktur, bukan untuk diwakilkan. Yang merasa bukan direktur, silakan keluar dari ruangan ini,” tegasnya dengan suara meninggi.

Agustiar mengaku hadir dalam kondisi lelah usai agenda padat seharian, bahkan harus menembus derasnya hujan di Sampit malam itu. Baginya, rapat ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud komitmen moral antara perusahaan dengan daerah tempat mereka beroperasi. “Iya, masa ini gubernur hadir, tapi mereka tidak menghormati. Mereka berinvestasi di sini, makannya di sini, tapi kita disepelekan. Padahal yang dibicarakan ini menyangkut nasib mereka juga, nasib kita juga. Justru mereka sebaliknya,” ucapnya penuh kecewa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perusahaan telah lama memperoleh keuntungan dari kekayaan alam Kalimantan Tengah. Namun, ketika diminta hadir dalam forum strategis, banyak yang justru mengabaikan. “Saya malas sebenarnya bicara begini. Tapi coba lihat, dari 65 undangan, hanya enam direktur yang hadir. Itu bahkan tidak sampai 40 persen,” ungkapnya dengan nada kesal.

Tak hanya soal kehadiran, Gubernur Agustiar menyoroti sejumlah kewajiban perusahaan yang dianggap masih diabaikan, mulai dari pembayaran pajak, pemenuhan plasma perkebunan, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR). Ia bahkan mengingatkan pengalamannya saat berada di Kabupaten Gunung Mas. “Saya tidak peduli jabatannya apa. Kalau diundang tidak datang, konsekuensinya ada. Di Gumas dulu empat perusahaan saya datangi langsung,” katanya tegas.

Agustiar juga menyinggung praktik CSR yang menurutnya belum maksimal. Banyak perusahaan dinilai hanya sekadar janji tanpa realisasi. Ia mencontohkan, ketika terjadi bencana atau kerusakan jalan, kehadiran perusahaan jarang terlihat. Selain itu, ia menyoroti penggunaan kendaraan perusahaan yang masih banyak menggunakan pelat nomor luar Kalteng. Menurutnya, hal ini menambah beban kerusakan jalan provinsi. “Bicara CSR, kalian sering janji tapi bohong. Plat mobil juga banyak non-KH. Apa saya harus tutup jalan provinsi supaya kalian tidak bisa lewat?” ujarnya dengan nada keras.

Gubernur lalu mengeluarkan ultimatum. Ia memberi waktu satu minggu bagi perusahaan yang menunggak pajak untuk segera melunasi kewajibannya. Jika tetap membandel, ia berjanji akan turun langsung menjemput. “Saya tunggu satu minggu. Perusahaan apapun namanya, kalau tidak bayar pajak, akan saya kejar,” tegasnya.

Meski nada bicaranya keras, Agustiar menekankan bahwa pemerintah tidak berniat menghalangi usaha perusahaan. Justru kepatuhan terhadap aturan akan membuat iklim usaha berjalan lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Saya bicara masa depan, bukan masa lalu. Mari kita akur, rukun, dan saling bantu. Kalau ada bencana banjir, jalan rusak, atau musibah lain, CSR perusahaan harus turun tangan,” jelasnya.

Ia mengingatkan, kepatuhan perusahaan adalah kunci agar hubungan dengan pemerintah tetap harmonis. Dengan begitu, pembangunan daerah bisa berjalan, masyarakat sejahtera, dan usaha perusahaan pun lancar. “Jangan takut dengan pemerintah. Selama taat aturan, semua usaha kalian akan berjalan baik, dan ekonomi Kalteng pasti maju,” pungkas Agustiar. []

Admin03