Marcos Hormati Hak Protes, Ingatkan Taat Hukum

MANILA – Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. menegaskan dirinya tidak akan terpengaruh oleh isu destabilisasi politik maupun desakan sejumlah kelompok agar ia mundur dari kursi kepresidenan. Istana Malacañang memastikan Marcos tetap berkomitmen menyelesaikan masa jabatannya selama enam tahun penuh sesuai mandat konstitusi.

Pernyataan ini muncul setelah gelombang demonstrasi antikorupsi berlangsung di beberapa wilayah akhir pekan lalu. Namun, pihak istana menilai aksi tersebut bukanlah bentuk perlawanan terhadap Presiden, melainkan ekspresi publik yang sejalan dengan semangat Marcos dalam mendorong transparansi.

“Presiden tidak takut aksi protes ini akan berkembang menjadi upaya untuk menjatuhkannya, karena justru beliau sendiri yang mendorong masyarakat menyuarakan aspirasi mereka di jalanan. Beliau yang meminta rakyat Filipina untuk mengekspresikan kemarahan kepada semua pihak yang terlibat dalam korupsi sistemik di pemerintahan,” ujar pejabat pers Malacañang, Claire Castro, dalam wawancara dengan dzMM, Minggu (21/09/2025) dikutip Inquirer.

Menurut Castro, kemarahan masyarakat lebih diarahkan kepada proyek pengendalian banjir yang bermasalah, bukan pada kepemimpinan Marcos.

“Rakyat tidak marah kepada Presiden atau pemerintahannya, tetapi kepada semua orang yang terlibat dalam proyek pengendalian banjir yang bermasalah,” tegasnya.

Castro juga menambahkan bahwa para pengunjuk rasa tidak memandang aksi mereka sebagai gerakan anti-Marcos. “Itu berarti mereka bukan musuh Presiden. Mereka tahu Presiden adalah sekutu dalam memberantas korupsi di pemerintahan,” tambahnya.

Untuk menindaklanjuti tuntutan publik, Marcos telah membentuk Komisi Independen Infrastruktur (ICI). Lembaga tersebut diberi kewenangan penuh untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek strategis.

“Tidak ada yang akan lolos, siapa pun yang harus bertanggung jawab akan menghadapi konsekuensinya. Itu janji Presiden. Dan tentu saja, tiga anggota ICI juga harus mendengar hal ini,” kata Castro.

Meski tengah memantau isu dalam negeri, Marcos dijadwalkan menghadiri Sidang Umum PBB di New York pada 21–27 September. Menurut Castro, Presiden berkomitmen untuk tetap mendengar suara rakyat dan fokus pada agenda nasional.

“Presiden ingin fokus pada isu lokal dan secara langsung mendengar apa yang rakyat suarakan dalam protes,” ungkapnya.

Di sisi lain, Marcos menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dalam demonstrasi. Ia menghormati hak warga menyampaikan aspirasi, namun mengingatkan agar tetap dalam koridor hukum.

“Presiden mengatakan beliau menghormati hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Yang beliau minta hanyalah jangan melanggar hukum. Jadi mari kita biarkan masyarakat menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek pengendalian banjir yang bermasalah,” tutup Castro.

Dengan sikap ini, Marcos berusaha menampilkan dirinya bukan sebagai pihak yang terancam oleh protes, melainkan sebagai pemimpin yang membuka ruang kritik demi memperkuat agenda pemberantasan korupsi. []

Admin03