BENGKAYANG – Persoalan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, semakin menimbulkan kekhawatiran setelah sumber air bersih di intake PDAM Dusun Madi, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, dinyatakan tercemar bahan berbahaya.
Hasil uji laboratorium menemukan kadar Khromium Hexavalen melebihi batas aman. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama sejumlah instansi terkait memperkuat langkah kolaboratif demi menghentikan aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung di kawasan hulu Sungai Madi.
Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menyatakan situasi ini tidak bisa lagi dianggap sepele. “Kandungan berbahaya Khromium Hexavalen sudah melewati batas aman dan dapat menyebabkan gangguan serius, terutama bagi balita dan ibu hamil,” ujarnya.
Menurutnya, alasan ekonomi tidak bisa dijadikan pembenaran untuk membiarkan dampak kesehatan mengancam ribuan warga. “Aktivitas PETI di hulu intake PDAM Madi harus segera dihentikan,” tegasnya.
Pemkab menilai langkah terintegrasi perlu segera dilaksanakan. Tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga memutus jalur suplai bahan pendukung PETI, mulai dari air raksa, bahan bakar, hingga jalur distribusi emas ilegal.
Wakil Ketua II DPRD Bengkayang, Esidorus, menambahkan bahwa persoalan PETI telah berlangsung lama dan menimbulkan dilema sosial. Ia menilai solusi harus mencakup aspek ekonomi masyarakat. “Selain langkah tegas berupa peringatan dan penertiban, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang. Salah satunya dengan mengembangkan kawasan Madi sebagai destinasi wisata yang dikelola masyarakat, sehingga warga memiliki mata pencaharian baru. Regulasi yang jelas tentang penambangan rakyat juga sangat diperlukan,” kata Esidorus.
Sejalan dengan itu, Kabag Ops Polres Bengkayang, Kompol Rismanto Ginting, menegaskan kesiapan aparat dalam mendukung penegakan hukum. “Polres siap melakukan penegakan hukum. Namun kami perlu tekankan bahwa penindakan bukan satu-satunya solusi karena PETI juga berkaitan dengan persoalan sosial dan ekonomi. Untuk itu, penting adanya kolaborasi agar penanganan lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya penertiban sering berhadapan dengan resistensi masyarakat, sehingga edukasi mengenai bahaya kandungan logam berat dalam air menjadi kunci penting untuk menyadarkan warga. []
Admin04
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan