Warga Tak Bisa Panen Sawit, DPRD Desak Pemerintah Cari Solusi

KOTAWARINGIN TIMUR – Polemik pengelolaan lahan sawit di Kotawaringin Timur (Kotim) terus bergulir. Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menegaskan pihaknya berdiri bersama masyarakat yang khawatir kehilangan hak atas lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.

Dukungan itu disampaikan Rimbun setelah ia bertemu langsung dengan sejumlah warga yang menolak rencana pengelolaan lahan sitaan Satgas PKH oleh PT Agrinas melalui skema kerja sama operasi (KSO) dengan pihak luar. Menurutnya, keresahan warga muncul akibat tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur soal pengelolaan aset negara, termasuk lahan sawit.

“Negara memang hadir melalui aturan ini, tetapi warga menilai ada miskomunikasi. Sehingga, hak-hak mereka di lapangan seolah terancam hilang,” kata Rimbun, Rabu (24/09/2025).

Ia menekankan, aspirasi warga harus menjadi prioritas. Banyak dari mereka sudah membentuk koperasi yang bertahun-tahun mengelola lahan sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika hak ini diabaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.

“Kami minta kepada pemerintah pusat, terutama tim Satgas PKH maupun PT Agrinas, supaya bisa mengidentifikasi dan memberdayakan masyarakat. Jangan sampai mereka yang selama ini mengelola justru kehilangan haknya,” tegasnya.

Persoalan semakin pelik ketika warga tidak lagi bisa memanen hasil kebun akibat adanya kebijakan pengelolaan baru. Kondisi ini memukul ribuan kepala keluarga di Kotim yang menggantungkan hidup pada hasil panen sawit.

“Ini kan yang jadi persoalan. Mereka tidak bisa memanen, padahal sebelumnya hasil itulah yang dinikmati untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi pemerintah pusat harus mencarikan solusi ke depan,” jelasnya.

Rimbun menegaskan, DPRD Kotim bersama pemerintah daerah berkomitmen menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat. Menurutnya, penegak hukum juga perlu segera turun tangan agar tidak terjadi kerugian lebih besar bagi warga.

“Untuk sementara, selama masa pengalihan, kami percayakan kepada masyarakat dan koperasi untuk menjaga wilayah masing-masing. Jangan sampai ada pihak yang mencoba mengganggu atau bahkan menjarah lahan,” ujarnya.

Politikus itu berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah bijak. Bagi masyarakat, sawit bukan sekadar komoditas, melainkan penopang kehidupan yang menyangkut pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

“Kami ingin ada solusi yang adil, supaya masyarakat tetap bisa menikmati hasil lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka,” pungkasnya. []

Admin03