Pemkot Bontang Optimalkan Anggaran untuk Prioritas Pembangunan dan TPP

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menghadapi tantangan signifikan menyusul proyeksi APBD 2026 yang diperkirakan turun dari asumsi awal Rp2,8 triliun menjadi sekitar Rp2,1 triliun. Penurunan anggaran ini memaksa pemerintah kota untuk menyesuaikan belanja daerah, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa penurunan proyeksi APBD 2026 sebagian besar disebabkan oleh menurunnya dana transfer dari pusat yang hanya mencapai Rp912 miliar. Dana tersebut terdiri dari Dana Transfer Umum Rp833 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Rp75,6 miliar, serta DAK fisik Rp6,5 miliar.

“Prediksi sekitar Rp 2,1 triliun. Kami sangat berharap ada kenaikan,” ujar Neni, Kamis (25/09/2025). Ia menambahkan bahwa potensi peningkatan pendapatan daerah masih terbuka melalui Bantuan Keuangan Provinsi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) yang bisa memperkuat APBD.

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, menegaskan pemerintah kota tengah menyusun ulang skema belanja daerah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Fokus penyesuaian diarahkan pada pemangkasan kegiatan yang tidak mendesak, seperti rapat seremonial, perjalanan dinas, bimbingan teknis, dan konsumsi kegiatan.

“Acuannya Inpres terbaru, soal efisiensi,” kata Aji. Ia menekankan, langkah ini menjadi penting karena transfer pusat turun hingga 30 persen, sehingga efisiensi menjadi strategi utama untuk menjaga keberlanjutan program.

Meski melakukan pemangkasan belanja, pemerintah kota berupaya mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar kesejahteraan pegawai tetap terjaga. Selain itu, program pembangunan prioritas juga dijaga, termasuk proyek revitalisasi Danau Kanaan yang dikonsepkan dengan skema multiyears.

“Program utama seperti penanganan banjir kami upayakan tetap bisa dijalankan,” ungkap Aji. Ia menambahkan bahwa pengelolaan prioritas pembangunan ini menjadi kunci agar kota tetap bergerak maju meski menghadapi keterbatasan anggaran.

Pemerintah kota juga menegaskan bahwa strategi efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan upaya optimalisasi anggaran untuk mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, proyek pembangunan dan layanan publik esensial tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas atau target yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi proyeksi APBD yang menurun, Pemkot Bontang mengandalkan sinergi antara perangkat daerah, DPRD, dan masyarakat untuk memastikan semua program prioritas tetap terlaksana. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan gangguan terhadap pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan langkah efisiensi dan fokus pada prioritas pembangunan, Pemkot Bontang optimistis bisa menjaga keberlangsungan program strategis, termasuk penanganan banjir, revitalisasi Danau Kanaan, serta layanan dasar masyarakat, meskipun menghadapi tekanan anggaran yang signifikan. []

Admin03